Jakarta: Dibandingkan pendahulunya, Darmawan Prasodjo sepertinya pantas dinobatkan menjadi satu-satunya Direktur Utama PT
PLN (Persero) yang paling berprestasi. Hal itu tercermin dari ribuan penghargaan dari berbagai pihak yang berhasil diperolehnya.
Bahkan jika dibandingkan dengan seluruh pimpinan BUMN dan lembaga apapun di tanah air, di dalam negeri, pria yang akrab disapa Darmo ini pantas meraih penghargaan dari MURI.
Bayangkan, hanya dalam tempo 3 tahun menjabat, jika dikalkulasi, Darmo baik secara pribadi dan instansi, berhasil meraih lebih dari seribu award dengan penilaian berbagai hal.
Namun sayangnya, di balik penghargaan yang membuat nama Darmo semakin besar, justru beredar isu tak sedap yang beredar kencang di lingkungan Kantor PLN Pusat, Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Kabarnya, hampir seluruh penghargaan yang diterima Darmo baik atas nama pribadi dan instansi, merupakan produk berbayar alias sengaja dibeli dengan menggunakan anggaran PLN yang notabene uang negara. Kabarnya, jumlahnya juga tak tanggung, tembus ke angka puluhan miliar selama 3 tahun dia menjabat.
Bahkan informasinya, pembelian penghargaan itu dikelola secara profesional oleh salah satu divisi di PLN yang berisikan orang-orang kepercayaan Darmo yang sengaja ditugaskan untuk mem-branding politisi PDI Perjuangan itu agar terus dianggap 'si paling berprestasi'.
Tak heran, masalah ini seolah sudah menjadi rahasia umum di lingkungan PLN. Apalagi Darmo selama ini dikenal sebagai sosok pejabat yang perfeksionis dan selalu berupaya menjaga performanya di hadapan petinggi negara.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum PP Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudilhistira yang terus menyoroti berbagai masalah yang kini membelit PLN menyatakan bahwa hal ini merupakan permasalahan serius yang tidak boleh dianggap kecil.
"Harus dibuktikan isu yang sudah beredar luas ini. Kami minta BPK untuk mengaudit anggaran PLN secara jujur dan total jika memang mau bersama-sama mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," ungkap Yudhistira di Jakarta, Selasa (7/2/2024).
Karena menurut Yudhis, jika hal itu fakta, jelas merupakan bentuk penyelewengan wewenang yang menyebabkan kerugian negara.
"Anehkan, prestasi kok dibeli. Dan jika memang terbukti hal itu jelas bagian dari korupsi karena demi validasi diri agar dianggap sukses memimpin sebuah perusahaan, lalu menggunakan uang negara yang notabene uang rakyat untuk membeli penghargaan. Ini tentu tidak bisa dibiarkan," ucap Yudhis.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN) ini juga menyatakan sangat mendukung aparat penegak hukum turun tangan untuk menyelidiki permasalahan yang sudah menjadi rahasia umum di lingkungan PLN Pusat.
"Kami juga mendesak perangkat aparat penegak hukum baik KPK, Kejaksaan Agung atau Kortas Tipikor Polri untuk turun tangan melakukan penyelidikan dan memeriksa pintu-pintu masuk terkait dugaan penggunaan anggaran untuk membeli penghargaan itu. Apalagi hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Prabowo yang tengah melakukan penghematan anggaran," bebernya.
Terkait hal ini juga, Yudhis mengaku sudah melakukan konfirmasi langsung ke WhatsApp pribadi Dirut PLN Darmawan Prasodjo di nomor 081383294*** dan ke EVP Komunikasi dan TJSL Gregorius Adi Trianto di nomor 082291712***. Namun keduanya lagi-lagi bungkam meski pesan tersebut sudah dibaca.