PESIDIRNEWS.COM,Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) gelar yustisi (penertiban) untuk tempat keramaian dalam rangka cegah penyebaran Covid-19 bersama unsur TNI, Polri, Pol-PP, BPBD, di Tembilahan, Senin (23/3/2020) malam.
Upaya yang dilakukan yaitu dengan melibatkan puluhan satuan anggota TNI, Polri, Pol-PP, BPBD, Tim Gerak Cepat (TGC) Kesehatan, dan unsur Muspida lain nya.
Hadir memimpin yustisi (penertiban) yakni Bupati HM Wardan, dihadiri juga Wakil Bupati Inhil H. Syamsuddin Uti, Dandim 0314/Inhil Letkol Imr Paishal, Kasatpol-PP, Kepala BPBD H.Yusfik, TGC Kesehatan, Kadispora Junaidi, Dirut RSUD PH Dr. Saut Pakpahan, dan jajaran forkopimda Inhil.
Bupati HM Wardan menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Inhil sudah berulang kali menghimbau kepada para pelaku usaha agar selalu tertib dengan aturan yang sudah dilayangkan, namun masih saja banyak terlihat aktivitas di tempat yang ramai.
"Sudah 10 surat himbauan dilayangkan ke masyarakat agar tertib membuka tempat usaha nya, ini kita lakukan agar terhindar dari penyebaran Covid-19. Sampai hari ini Riau sudah ada 3 yang meninggal, 80 lebih dalam pemantauan. Semua masyarakat harus bergerak antisipasi, dan melalui yustisi ini kita akan tertibkan tempat keramaian," ucap Bupati HM Wardan sebelum tim satgas cegah COVID-19 Inhil turun melaksanakan tugas.
Lanjutnya, HM Wardan menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya cegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hilir.
"Penertiban ini adalah bagian dari kepentingan bersama, dan informasi dari pusat pun sampai hari ini status nya bersifat darurat, bahkan diperkirakan sampai bulan Mei 2020 mendatang." Tutur Bupati HM Wardan yang juga sekaligus sebagai ketua gugus tugas pencegahan covid-19 Inhil.
Selain itu Bupati Inhil juga mengatakan terkait Covid-19 tak hanya menjadi masalah di Indonesia saja, bahkan Covid-19 menjadi masalah seluruh dunia.
Target upaya penertiban yang dilakukan gugus pencegahan covid-19 Yaitu meliputi tempat hiburan malam, warung kopi, taman kota, dan tempat yang bisa mengundang keramaian di tempat umum.