PEKANBARU, PESISIRNEWS.COM - Belasan massa yang tergabung dalam Ikatan Putra Putri Indonesia (IPPI) Provinsi Riau mendatangi kantor Walikota Pekanbaru, Rabu (17/6/2015). Dalam aksinya, IPPI menyebut Firdaus-Ayat gagal total menjalankan pemerintahan.Menurut Akmal Harawi, selaku koordinator massa mengatakan, jika selama menjabat Firdaus-Ayat belum ada perbaikan di Kota Pekanbaru, bahkan kondisinya jauh lebih hancur. Hal ini disebabkan berbagai hal, seperti prostitusi, banjir, pasar, anak jalanan yang tidak terurus, serta minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)."Kami lihat keperpihakan kepada masyarakat hampir tidak ada tercermin dalam kebijakannya. Visi misi menjadi Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan dan Madani malah berubah menjadi prostitusi dan tempat maksiat merajalela," ungkap Akmal dalam orasinya.Lebih jauh dikatakan Akmal, proyek pembangunan perkantoran Pemerintah Kota (Pemko) di Tenayan Raya yang selama ini diungkapkan Firdaus-Ayat sarat dengan praktek korupsi. IPPI mensinyalir adanya pelanggaran pada Permendagri No 30 Tahun 2012."Pada pasal 4, syaratnya, aspirasi masyarakat yang harus dilengkapi sebagai pengusul pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan. Juga ada naskah akademik, surat Gubernur kepada mendagri, serta keputusan DPRD," terangnya.Sekitar satu jam melakukan orasi, massa IPPI disambut Asisten IV Sentot Djoko Prayitno dan Kepala Kesbangpol Pekanbaru Agus Pramono. Ketika dikonfirmasi terkait tudingan massa, Sentot menjelaskan bahwa aksi ini bukan tudingan, namun lebih kepada bentuk untuk lebih mengingatkan pemerintah tentang banjir."Namun, hari ini banjir di Pekanbaru sudah lebih baik dari kemarin. Kalau pun ada banjir tidak lama, paling 1 jam sudah surut. Itu menandakan kita ada kemajuan," ujarnya.Mengenai prostitusi, lanjut Sentot, saat ini Satpol PP sudah bekerja dengan baik. Pasalnya, sudah berhasil menutup tempat yang diduga ada prostitusi, seperti di Perumahan Jundul. Kalau ada laporan di tempat lain, pemko akan lakukan tindak penutupan."Soal RTH, kita lihat taman sudah baik, penghijauan sudah baik. Dinas pertanian ada penangkar bibit tanaman, jika diperlukan masyarakat bisa meminta gratis," sebutnya.Sentot juga menyebut, soal pemindahan kantor walikota bukan saat ini. Dia menilai, pemindahan itu sudah tepat, karena kemungkinan lima sampai enam tahun lagi, kantor lama ini kondisinya sempit dan akan mengakibatkan macet lalu lintas."Kalau macet, pelayanan tidak maksimal, itu perencanaan yang baik. Kalau itu sarat korupsi, kita tiap tahun diperiksa (audit) BPK kok," tutupnya. (yan)