DUMAI, PESISIRNEWS.COM - Dalam upaya mengejar target yang sudah ditetapkan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Dumai mulai gencarkan sosialisasi kepada masyarakat.Sasaran bukan saja perusahaan dan tenaga kerja formal, namun juga tenaga kerja informal dan jasa konstruksi serta tenaga kerja bukan penerima upah juga digarap untuk ikut mernjadi peserta. Itu sebabnya sosialisasi akan dilakukan di berbagai lokasi strategis yang diantaranya adalah dipusat-pusat perbelanjaan dan pasar tradisional."Untuk tahun 2015, kami memiliki target tidak saja perusahaan, tetapi tenaga kerja formal, informal dan jasa konstruksi juga akan menjadi sasaran untuk dapat direkrut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaaan Kota Dumai," kata Kepala BPJS Cabang Dumai Asril,SE melalui Kepala Bidang Pemasaran Khamaruddin, Senin (30/3/2015).Untuk tahun 2015, kata Kamaruddin, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 589 perusahaan harus dikejar untuk dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai. Sementara tenaga kerja formal ditargetkan 31.528 peserta, informal 3.824 peserta, dan jasa konstruksi sebanyak 35.447 peserta. "Kendati cukup berat, namun kami tetap optimis agar target yang ditetapkan ditahun 2015 dapat tercapai," katanya.Tampaknya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai memang semakin gencar melakukan sosialisasi di Kota Dumai. Tak tanggung-tanggung, untuk memberikan pemahaman akan arti pentingnya perlindungan dan manfaat sebagai peserta, BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi di pusat pusat perbelanjaan, serta pasar tradisional."Minggu kedua pada bulan April mendatang, kami akan melakukan soslisasi di pasar Bunda Sri Mersing," katanya.Menurut Kamaruddin, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai telah melakukan sosialisasi di Pusat Perbelanjaan Modern Ramayana Jalan Jenderal Sudirman. Sebelumnya sosialisasi juga sudah dilaksankan di Pasar Jaya Mukti. Program, Iuran dan Manfaat menjadi perserta BPJS Ketenagakerjaan juga telah disosialisasikan kepada masyarakat.Kegiatan tersebut dilakukan guna meningkatkan minat masyarakat khususnya di Kota Dumai agar ikut tergabung dan ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam sosialisasi di pusat perbelanjaan Ramayana Sabtu lalu, sebanyak 50 peserta langsung mendaftar dan membayar iuran sebesar Rp 28.600."Setelah menyerahkan fotocopy KTP dan menyetor iuran sebesar Rp. 28.600, masyarakat sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan secara otomatis sudah terlindungi dalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," paparnya.Dijelaskannya, untuk program JKK iuran yang disetor peserta sebesar Rp 22.000 per bulan. Adapun manfaat sebagai peserta JKK, jika peserta meninggal akibat kecelakaan kerja akan menerima santunan sebesar Rp 105.600.000 dan biaya pengobatan sebesar Rp 20.000.000.Sementara untuk jaminan kematian, peserta menyetor iuran Rp. 6.600 per bulan, dan manfaatnya, jika peserta meninggal dunia biasa (bukan akibat kecelakaan kerja) mendapat santunan sebesar Rp 21.000.000. Sedangkan untuk iuran Jaminan HariTua (JHT) sebesar Rp 44.000 dengan suku bunga tinggi."Syarat pendaftaran, KTP, KK, mengisi formulir pendaftaran serta maksimal kepesertaan usia 55 tahun," jelasnya.Sesuai ketentuan, setiap masyarakat yang mendaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan biaya Rp. 28.600 untuk dua program jaminan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Itu artinya setiap peserta yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaaan jika terjadi kecelakaan kerja dimanapun berada, biaya pengobatannya ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan.Dicontohkannya, misalnya anda seorang pekerja penerima upah dan terjadilah kecelakaan pada dirinya disaat jam kerja, maka biaya pengobatan korban akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS- Ketenagakerjaan.Begitu pula dengan peserta masyarakat umum, seperti pedagang kaki lima (PKL) dan Nelayan jika terjadi kecelakaan kerja ketika sedang beraktivitas maka otomatis biaya pengobatan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. "Rugi rasanya kalau masyarakat tidak mau mendaftarkan diri dan ikut Program jaminan sosial milik pemerintah ini," tutupnya. (via)