SELATPANJANG - Gerakan Mahasiswa Meranti Bela Rakyat (GMMBR) Kepulauan Meranti akan menggelar aksi penolakan kenaikan harga biaya kendaraan bermotor dan listrik ke Kantor DPRD Meranti. Rencananya, mahasiswa akan turun menuju Kantor DPRD sekitar jam 14.00 Wib, Kamis (12/1/17) siang nanti.
Hal ini ditegaskan Koordinator Umum GMMBR, Nurhidayat didampingi Koordinator Lapangan, Kamarul ketika ditemui berbincang-bincang bersama Pesisirnews.com. Pihaknya mengajak bagi mahasiswa berdomisili di Selatpanjang untuk menggelar aksi penolakan kebijakan Presiden RI Joko Widodo terkait kenaikan biaya kendaraan bermotor dan listrik.
"Kita mengundang seluruh mahasiswa yang ada di Selatpanjang, bagi yang mau ikut silahkan," tutur Nurhidayat.
Beberapa organisasi mahasiswa, sambung Nurhidayat, sudah dikonfirmasi seperti AMIK dan STAI untuk ikut. Mahasiswa akan turun bergerak ke Kantor DPRD Kepulauan Meranti. Sebelum turun, kata dia titik kumpul akan dipusatkan di Jalan Pramuka, Selatpanjang.
"Titik kumpul kita di Jalan Pramuka. Sekitar jam 14.00 WIB siang kita akan bergerak menuju kantor Dewan," katanya.
Aksi ini pun, Ia mengakui sudah berkoordinasi dan mendapatkan izin dari pihak Polres Kepulauan Meranti." Sudah diizinkan untuk melakukan aksi, tapi harus damai, aman dan tertib," ungkap Nurhidayat.
Agenda GMMBR bergerak ke kantor DPRD, jelas Nurhidayat, yang pertama untuk menolak kebijakan Presiden RI Joko Widodo terkait PP No.60 tahun 2016 yang berisikan daftar kenaikan biaya kendaraan bermotor hingga tiga kali lipat yang menyengsarakan rakyat indonesia.
Kedua, menolak biaya kenaikan listrik yang mencapai 242,5 persen karena menambah derita rakyat. Ketiga, mendesak pemerintah agar mengembalikan harga kebutuhan pokok di pasar sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.
Dari aksi ini, Ketua Demisioner HMI Selatpanjang itu mengungkapkan, seruan BEM seluruh Indonesia meminta kepada presiden RI agar mencabut PP No.60 tahun 2016 dan membatalkan kenaikan tarif listrik untuk rakyat kecil dan kecil menengah dengan pelanggan berdaya 900 VA.
Selain itu, mahasiswa menuntut kepada Presiden RI Joko Widodo agar selalu menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pada rakyat Indonesia terutama rakyat kecil. (mad)