JAKARTA, PESISIRNEWS.COM - Penjabat (Pj) Bupati Meranti, H Edy Kusdarwanto, meyakini pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerahnya akan berlangsung aman dan demokratis. Hal ini dikarenakan masyarakat di Kabupaten termuda di Provinsi Riau itu semakin dewasa dalam berpolitik.Keyakinan tersebut disampaikan di sela-sela mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pilkada serentak di Ecopark Ancol, Jakarta, Kamis (12/11) kemarin."Insyaallah pelaksanaan semua tahapan pilkada di Meranti bisa berjalan aman, lancar dan demokratis. Masyarakat kita semakin dewasa berpolitik sehingga lebih mengedepankan kepentingan bersama untuk jangka panjang daripada kepentingan sesaat," ungkap Edy.Namun, Edy tetap meminta semua pihak yang terkait tetap waspada dengan melakukan langkah-langkah antisipasi guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan."Prinsipnya, kita tidak boleh terlena meski situasi saat ini sangat kondusif. Kita akan terus koordinasi dan melakukan pendeteksian sedini mungkin untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah antisipasi. Ingat, kepentingan masyarakat diatas segala-galanya dalam pilkada ini," tambahnya.Menurut Edy, dalam rakornas tersebut Presiden Jokowi telah memberikan pengarahan yang jelas dan tegas. Diantaranya menyangkut koordinasi dan sinergitas antar instansi untuk mewujudkan pilkada serentak yang aman dan demokratis."Presiden Jokowi juga mengingatkan soal netralitas PNS, TNI/Polri serta bagaimana para tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah memberikan teladan yang baik dalam berpolitik kepada masyarakat," tegasnya.Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP. Zahwani Pandra Arsyad, menjelaskan bahwa Presiden Jokowi juga mengintruksikan agar dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap sekecil apapun embrio yang bisa mengganggu pelaksanaan pilkada serentak."Kita diperintahkan untuk terus berkoordinasi dan sinergi guna memastikan semua tahapan pilkada berjalan dengan baik sesuai ketentuan. Selain itu, juga diminta melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap sekecil apapun potensi yang mungkin bisa mengganggu pelaksanaan pilkada," tegasnya.Menurutnya, Presiden Jokowi meminta aparat keamanan tidak seperti pemadam kebakaran, "Kita diminta memetakan potensi kerawanan serta melakukan deteksi dini. Potensi sekecil apapun harus diantisipasi dan diselesaikan sedini mungkin," terang Pandra.Hal yang paling terpenting, Lanjut Pandra, adalah menjaga harapan masyarakat agar pilkada berjalan dengan aman, tertib, lancar, jujur, dan demokratis sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah. Untuk itu KPU diharapkan memberikan hak-hak masyarakat dalam pilkada."Kita TNI/Polri dan aparatur pemerintah terutama kepala daerah diperintah untuk terus memantau situasi, saling koordinasi dan tetap menjaga profesionalisme serta independensi dalam pelaksanaan pilkada serentak ini," ungkapnya mengakhiri.(Adi)