JAKARTA (Pesisirnews.com) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghadiri acara Cangkrukan Menko Polhukam yang bertajuk, “Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju†di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/2/).
Pada kesempatan itu, Mahfud MD mengajak publik untuk mengatasi hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Jangan main-main dengan hoaks. Itu gangguan, tetapi juga (masih ada) sedikit banyak gangguan ideologis. Ada yang masih mempersoalkan NKRI ini benar atau tidak. Itu sudah selesai, NKRI dengan ideologi-nya iu sudah selesai. Mari kita bersama gotong royong ke depan bahwa negara ini milik kita," kata Mahfuddi Surabaya, dipantau dari kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, dari Jakarta, Selasa.
Dari kerangka konsep tersebut, Revolusi Mental memiliki program tertib nasional. Mahfud mengungkapkan masih banyak yang tidak tertib di dalam hidup.
"Dalam kehidupan kita bernegara, kalau kita tidak tertib, itu kacau balau, apalagi pemilu nanti," ucapnya.
Agar pemilu terlaksana dengan baik, tutur Mahfud, perlu peningkatan Revolusi Mental.
Revolusi Mental merupakan gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila.
"Revolusi Mental adalah cara pandang, cara kita memandang, menganalisis, memahami, dan menentukan langkah. Untuk melangkah itu cara kerjanya apa saja, tahapan-tahapan-nya apa saja, mengorganisasikan-nya bagaimana," ujar Mahfud menjelaskan.
[br]
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga kembali memastikan bahwa pemerintah mempersiapkan Pemilu 2024 dengan sungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi, yakni 5 tahun sekali.
"Tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Itu yang ditunjukkan Pemerintah dengan semua instrumen yang dipersiapkan, dan saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik," kata Mahfud.
Tampak hadir di kalangan peserta antara lain akademisi, mahasiswa, organisasi pemuda, pemuka agama, birokrat sipil maupun militer, dan berbagai unsur masyarakat.
(PNC/ANT)