PEKANBARU, Pesisirnews.com - Politisi PKB Riau yang juga menjabat Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil menyatakan siap maju sebagai Calon Gubernur Riau (Cagubri) periode 2024-2029.
Kesiapannya tersebut dinyatakan dalam Deklarasi Calon Gubernur Riau yang secara resmi dia sampaikan usai mengukuhkan dua tim pemenangan di Pendopo Amarta Puri, Jalan Soekarno Hatta, Sabtu (29/1/2022).
Dua sayap pemenangan itu yakni, Tim AOK (Adil Orang Kita) Riau yang diketuai Zainudin dan Tim Banyu Songo Mili Riau yang dinakhodai Suro Abadi.
Dalam pidato politiknya, H. Muhammad Adil menyampaikan beberapa program yang akan dilaksanakannya jika berhasil duduk sebagai Gubernur Riau 2024-2029. Diantaranya program pendidikan, kesehatan, perbaikan ekonomi masyarakat hingga peningkatan pelayanan publik.
Dijelaskannya, sebagai provinsi yang kaya dengan potensi minyak bumi dan minyak sawit sudah seharusnya Riau lebih maju, cerdas dan bermartabat. Salah satu caranya adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia dengan program pendidikan tinggi gratis.
"Kita anggarkan setengah triliun untuk biaya kuliah S1 hingga S3. Tidak ada lagi anak Riau yang tidak bisa kuliah hanya karena tidak adanya biaya. Bahkan kita perlu para lulusan luar negeri untuk teknik perminyakan dan spesialis kesehatan," ujarnya dikutip dari kabaran.id, Minggu (30/1).
Dia juga akan mengadopsi program strategisnya di Kepulauan Meranti dengan memberikan fasilitas kesehatan gratis bagi seluruh warga Provinsi Riau.
[br]
Fasilitas itu akan bisa menjangkau rumah sakit ternama di seluruh Indonesia.
"Cukup dengan KTP Riau, warganya sudah bisa mengakses pengobatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Kita akan lakukan MoU nantinya seperti yang sudah saya lakukan di Kepulauan Meranti," ujarnya.
Kesiapan H. Muhammad Adil maju pada Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) mendatang dia nyatakan berangkat dari kerisauan akan kondisi masyarakat yang minim infrastruktur, sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan.
Dengan bekal sebagai orang yang lama berkecimpung dalam lembaga perwakilan rakyat, Adil paham bagaimana fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya dalam mengawal jalannya pemerintahan. Baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Dia menilai ada yang tidak berjalan baik di dalam tata kelola Pemerintah Provinsi Riau saat ini. Terutama dalam hal penganggaran di APBD yang mengakibatkan banyak kabupaten/kota di Riau merasa dirugikan, karena pembagian bantuan keuangan tidak menggunakan tolak ukur yang benar.
"Harus ada perubahan, kalau tidak Riau akan begini-begini saja," ucap pria kelahiran 18 April 1972 itu. (PNC)