JAKARTA, PESISIRNEWS.com – Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengatakan pemilihan calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR RI tidak sah, karena dianggap hanya mewakili kepentingan tertentu di DPR, yaitu fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) plus Partai Demokrat, sementara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum sepakat.Sebagaimana diketahui, Rabu 3 Desember besok, direncanakan ada fit and proper test calon pemimpin KPK di DPR RI, menggantikan Busyro Muqqodas yang memasuki masa pensiun tahun 2014 ini, sementara masa jabatan empat pimpinan KPK lainnya baru berakhir pada 2015 mendatang.“Dari catatan kita, ada persoalan serius pada proses seleksi besok, yaitu mekanisme keputusan soal pelaksanaan fit and proper test hanya disepakati oleh KMP + Partai Demokrat,” kata Emerson di kepada wartawan di Gedung KPK, Senin (1/12).Emerson mempertanyakan apakah DPR hanya diwakili KMP yang terdiri atas Fraksi Gerindra, Golkar, PKS, PAN, plus Partai Demokrat, sementara KIH (PDIP, Hanura, PKB, Nasdem, dan PPP) tidak termasuk di dalamnya. “Ini menjadi persoalan bagi kita, jangan sampai pimpinan KPK yang terpilih itu nantinya versi KMP, bukan dari DPR yang semestinya mewakili kepentingan rakyat,” ucap Emerson.ICW mengimbau pemilihan calon ketua KPK ditunda sampai tahun depan. Pasalnya, dalam hal ini, ICW juga mempersoalkan proses yang dinilai berbahaya, termasuk mekanisme yang terkesan dipaksakan mengingat mekanisme itu tanpa persetujuan dari beberapa fraksi yang tergabung dalam KIH.“KPK pernah punya pengalaman empat dan tiga orang pimpinan, tetapi proses pemeriksaan di KPK bisa tetap berjalan,” di menambahkan.satuharapan.com