Ajang pemilihan presiden (Pilpres) merupakan faktor penentu terkait nasib bangsa ke depan. Utamanya dalam sektor pangan yang merupakan sektor strategis di setiap negara.
Ekonom senior Dr. Rizal Ramli menyebut salah satu tolok ukur dalam memilih pemimpin adalah komitmen untuk membangun kedaulatan pangan.
"Masyarakat dalam memilih presiden harus yang berpihak dengan rakyat, kalau tidak dekat dengan rakyat kita akan hilang kesempatan lagi karena salah pilih," ujar RR dalam diskusi publik bertajuk "Jokowi Raja Impor?" di kantor Seknas Prabawo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (29/1).
RR mengingatkan sikap keberpihakan kepada rakyat itu bukan dengan berpihak kepada impor karena bagi-bagi rente kepada pengusaha.
"Akibat kelangkaan semu, itulah yang jadi justifikasi dan mengimpor ugal-ugalan, bagi bagi rente kepada pengusaha. Akibat kelangkaan semu jadi ada insentif," ungkapnya.
Sambung RR, karena menjadi kebiasaan di setiap massa, akhirnya kebijakan itu mematikan ekonomi petani. Petani pun enggan meningkatkan produksinya karena trauma dengan harga yang tidak berpihak kepada petani.
"Bayangkan negara yang banyak matahari, tanah, dan air harusnya kita jadi lumbung pangan Asia. Kita bisa kasih makan di Asia dan Afrika yang miskin. Tapi karena permainan pemburu rente ini setiap ada masalah, langsung impor," tegasnya.
Maka dari itu, dalam periode 2019-2024 nanti, Menko Prekonomian era Presiden Gus Dur ini berharap presidennya memiliki komitmen yang tinggi terhadap kedaulatan pangan.
"Solusinya tahun 2019-2024 kita mencapai kedaulatan pangan, kita perlu presiden yang modalnya bukan slogan, bukan kampanye, tapi sungguh-sungguh mewujudkan kedaulatan pangan," tandas RR.