Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Laporan yang diserahkan kepada KPU terhitung sejak September 2018 hingga Januari 2019.
"LADK waktu itu jumlahnya Rp 11,9 miliar, lalu laporan kedua kegiatan periode 23 September 2018 sampai 1 Januari 2019 adalah Rp 44,8 miliar. Sehingga total Rp 55,9 miliar," kata Trenggono di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/1).
"Sumbangan paslon Rp 32 juta, parpol dalam bentuk barang jasa sebesar Rp 2,1 miliar, perorangan Rp 121 juta, kelompok Rp 37,9 miliar, badan usaha Rp 3,9 miliar dan total Rp 44,8 miliar," sambungnya.
Dia menjelaskan, dana dari paslon merupakan perolehan bunga di rekening khusus dana kampanye, sumbangan parpol berasal dari Partai Nasdem dan Partai Perindo dan sumbangan badan usaha non pemerintah adalah PT. Lintas Teknologi Indonesia.
"Kami selesaikan karena cukup memakan waktu karena kami ingin akurat karena kami tidak ingin satu rupiah yang tidak terekam. Laporan maksimal hinggal tanggal 2 Januari pukul 18.00 WIB," ujarnya.
Dia mengatakan dana tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsolidasi seperti di Aceh, Riau, Jambi, Banten, Papua dan Bali. Serta digunakan untuk kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TKN Jokowi-Ma'ruf di Surabaya.
Menurutnya, dana yang banyak dikeluarkan untuk Alat Peraga Kampanye (APK) dan saksi membutuhkan dana besar. Sehingga, Pihaknya akan mengoptimalkan dengan sistem yang efisien untuk ke depan.
"Sekarang jadi pemikiran bagaimana cari dana saksi dengan gerakan parpol koalisi. Kalau bisa dioptimalkan dan kami siapkan sistem agar efisien," ucapnya.
Trenggono mengakui selama ini para pengusaha memberikan sumbangan untuk Jokowi-Ma'ruf. Sehingga pihaknya akan mengadakan gathering pada Januari atau Februari 2019 di Hotel Pullman.
"Rencana awal gathering dengan pengusaha tanggal 21 Januari namun masih banyak yang libur sehingga kemungkinan Februari di Hotel Pullman," tandasnya.