JAKARTA ? Partai Solidaritas Indonesia merespons sikap MUI Sumatera Barat yang akan membuat fatwa haram memilih partainya. Ini merupakan buntut suara lantang pengurus PSI yang menolak perda syariah.
"Saya menyayangkan keputusan itu. Terutama terkait dengan mekanisme di internal MUI. Apakah memang sedemikian mudahnya untuk memfatwakan sebuah produk atau satu entitas politik sebagai sesuatu yang haram. Apakah sudah melalui pembahasan atau hanya pendapat personal. Saya kira ini perlu diverifikasi," kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, dikutip Kumparan, Senin (19/11/2018).
Menurut Antoni, PSI tidak pernah membenci agama dan syariat Islam. Adapun yang disampaikan Ketua Umum Grace Natalie beberapa waktu lalu merupakan sikap PSI tentang menempatkan agama dan syariat dalam porsinya masing-masing.
Oleh sebab itu, ia menduga bahwa ada misskomunikasi sehingga fatwa haram itu bisa dialamatkan kepada partainya. Ia menegaskan sangat terbuka untuk membicarakan masalah ini kepada jajaran MUI Sumbar.
"PSI sangat terbuka untuk berdialog dengan beliau. Karena saya tahu bahwa apa yang beliau sampaikan belum pernah ditabayunkan dan diklarifikasi kepada kami," ujar dia.
"Kami siap mengundang beliau atau kalau beliau mengundang kami ke Sumbar. Akan kami sampaikan ide itu, gagasan itu," imbuhnya.
Sebelumnya, pernyataan haram memilih partai yang menolak perda syariah itu dilontarkan Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar, melalui akun media sosial miliknya. Kepada para pengikutnya, Gusrizal juga menjelaskan bahwa Perda Syariah justru amat bermanfaat bagi bangsa ini.
"Bila berita itu benar adanya, maka dengan berserah diri kepada Allah, saya Gusrizal Gazahar menyatakan kepada seluruh umat Islam di negeri ini khususnya di Ranah Minang: Haram hukumnya memilih partai dan siapa pun yang diusung oleh partai tersebut," kata Gusrizal melalui akun media sosial.
sulselsatu.com