JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menyebut, dilaporkannya Presiden Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan kampanye terselubung, merupakan tindakan kampungan.
Ia meminta publik tidak menilai Jokowi secara sepotong-sepotong. Sebab, selain bertindak sebagai capres, Jokowi sampai saat ini masih menjabat sebagai Presiden.
"Presiden selaku kepala pemerintahan, itu tugas pokoknya menyejahterakan rakyat, jadi jangan dilihatnya sepotong-potong, kampungan lah itu, yang utuh lihatnya," kata Moeldoko usai menghadiri acara peluncuran program Go RelaONE di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).
Menurut Moeldoko, Jokowi ketika hadir dalam peresmian pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10/2018), bukan sebagai capres yang berkampanye, melainkan bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
"Lihat secara utuh bahwa tugas Presiden sampai dengan nanti ya masih Presiden. Jadi tugas Presiden harus mendengar apa mau masyarakat," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu.
Sebelumnya, Jokowi dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga kampanye terselubung saat melalukan peresmian pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10/2018).
Pelapor diketahui bernama Rubby Cahyady, seorang warga sipil yang tergabung dalam Forum Advokat Rantau.
Ruby menduga, Jokowi melakukan kampanye saat bertugas sebagai Presiden. Hal itu terlihat dari pose satu jari yang ditunjukkan beberapa orang yang berfoto bersama Presiden ketika acara peresmian berlangsung.
Pose tersebut dinilai menunjukkan citra diri Jokowi sebagai capres nomor urut 01.
"Diduga hal tersebut adalah merupakan pelanggaran kampanye, kampanye terselubung yang langsung di Suramadu dan pada masa kampanye, serta diviralkan melalui media massa. Terlebih di saat kesempatan tersebut (warga) memberikan simbol salam satu jari yang merupakan citra diri Pak Jokowi sebagai salah satu calon presiden," kata Rubby di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).
Sumber:kompas.com