JAKARTA, PESISIRNEWS.com - Hak politik rakyat untuk memilih kepala daerahnya dicabut dengan keputusan Paripurna DPR RI pada Jumat (26/9). Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sebagai aktor utama dibalik kemunduran demokrasi Indonesia.Hal tersebut disampaikan dalam hasil survey yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) di Jakarta, Kamis (2/10)."Survei terbaru Lingkaran Survei Indoneisa (LSI) menunjukkan mayoritas publik mendukung langkah SBY keluarkan Perppu Pilkada Langsung. Sebesar 75,2% publik setuju dengan SBY. Minoritas sebesar 19,4 % nyatakan tidak setuju. Sisanya hanya 5,4% abstain." dikatakan peneliti senior LSI, Fitri Hari.Perppu akan diuji pada sidang selanjutnya oleh DPR baru 2014-2019. Menjadi rawan ditolak DPR karena total kursi partai koalisi Jokowi ditambah Partai Demokrat masih kurang 50%. Koalisi Jokowi dan Demokrat (PDIP 109 kursi, PKB 47 kursi, Nasdem 36 kursi, Hanura 16 kursi dan Demokrat 61 kursi) hanya 48.04%. Untuk menang, Jokowi butuh dukungan satu partai lagi.shc