TORAJA, Pesisirnews.com - Oknum Anggota DPRD Toraja Utara berinisial PD dikabarkan selingkuh dengan istri seorang pelaut. Akibat kabar perselingkungan ini Kantor DPRD Toraja Utara digeruduk ratusan warga, Senin (15/3).
Ratusan warga tersebut tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sangtiangkaran, Toraja Utara. Massa menuntut PD dipecat sebagai anggota dewan karena melakukan hal memalukan.
Perselingkuhan anggota dewan itu terbongkar awal November 2020 lalu berdasarkan aduan dari salah satu anak pria yang diselingkuhi.
Menurut penuturan Jendaral Lapangan aksi Aliansi Masyarakat Sangtiangkaran, Marten Sale, sejak menjalin asmara, PD rajin 'apel' ke rumah sang wanita.
PD dan istri pelaut diduga kerap melakukan tidakan perzinahan saat suami sedang melaut.
"Salah satu anggota dewan yang terhormat telah melakukan perzinahan. Saudara kami sibuk mencari nafkah di perantauan tapi istrinya di Toraja malah digoyang oleh anggota dewan," ungkapnya.
[br]
Agar tidak diketahui, lanjut Marten, PD masuk ke rumah si wanita lompati pagar lalu masuk ke kamar lewat jendela.
"Iya betul, anggota dewan yang terhormat ini (PD) kalau datang ke rumah istri saudara kami lompat pagar lalu masuk lewat jendela, begitupun saat pulang. Seperti pencuri saja," ujarnya.
Namun aksi PD akhirnya ketahuan juga usai dipergoki anak yang bersangkutan.
Marten pun berharap DPRD Toraja Utara melalui Badan Kehormatan (BK) mengambil tindakan tegas terhadap PD yang merupakan anggota dewan dari fraksi partai Golkar itu.
Jika tidak, ia mengancam akan mengarahkan massa yang lebih banyak untuk menggelar aksi.
[br]
Terpisah, Ketua BK Toraja Utara, Marten Parrangan menjelaskan, hingga kini pihaknya belum bisa mengambil keputusan.
Sebab akan terlebih dahulu meminta referensi ke Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.
"Kami di BK sudah bersepakat untuk meminta referensi ke Biro Hukum Sulsel, yang kemungkin dalam waktu dekat ini kami jalankan," paparnya.
Menurutnya, apapun petunjuk dari Biro Hukum nantinya, tetap akan dipertimbangkan.
Apakah keputusan dijalankan sesuai petunjuk Biro Hukum atau sesuai kesepakatan BK DPRD Toraja Utara.
"Intinya akhir bulan ini sudah ada keputusan, kami harap warga yang melapor untuk menahan diri dan menunggu keputusan yang telah kami jalankan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang ada," harapnya.
Sumber: (tribunnews.com)