JAKARTA-Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola meminta Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, untuk tidak menggiring persoalan penanganan bencana gempa dan tsunami di Sulteng ke ranah politik.Dia juga mempersilakan Presiden Joko Widodo mengambil alih penanganan ke tingkat nasional dan tidak melibatkan dirinya sebagai kader Gerindra, bila ingin menyeret penanganan bencana gempa dan tsunami di Sulteng ke ranah politik."Kalau memang saya itu di bawah kader politik, sekarang ini saya minta Pak Jokowi ambil kasus bencana ini secara nasional. Jangan libatkan saya sebagai orang Gerindra," kata Longki dengan nada geram di kantornya kepada wartawan di Palu, Sulteng, Senin (8/10/2018).Pernyataan itu disampaikan Longki sebagai respons terhadap Ngabalin yang membalas kritik Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ngabalin menyoroti Longki yang tak hadir di tengah masyarakat saat warga Palu membutuhkan kehadirannya. Ngabalin menyampaikan kritik tersebut dengan menyoroti Longki dalam kapasitasnya sebagai kader Gerindra. "Apa Muzani lupa? Yang dibutuhkan itu juga motivasi kalian kepada Gubernurnya yang orang Gerindra itu. Dia itu Ketua Gerindra Sulawesi Tengah. Jangan Pasif dalam situasi seperti itu," kata Ngabalin dikutip dari detikcom, Minggu (7/10/2018).Longki mempertanyakan pernyataan Ngabalin tersebut. Menurutnya, politikus Partai Golkar tersebut tidak memahami prosedur dan mekanisme penanganan bencana. Bahkan Longki pun menyebut Ngabalin sebagai sosok yang suka mengibul alias berbohong lewat pernyataannya yang hanya membentuk opini di tengah masyarakat. "Ngabalin tidak tahu tentang proses dan mekanisme penanganan bencana. Makanya saya bilang dia ngibulin, hanya membentuk opini," ujarnya.Longki mengaku tersinggung dengan pernyataan Ngabalin yang menyebut dirinya sebagai kader Gerindra. Dia mempertanyakan maksud Ngabalin membawa masalah penanganan gempa dan tsunami di Sulteng ke ranah politik."Terus terang ini yang saya sangat tersinggung, apa maksudnya dia menyebutkan itu kader Gerindra? kenapa harus dibawa ke politik? apa itu maksudnya? Jangan dibawa, ini tidak ada urusannya dengan politik, ini saya urus warga saya," tuturnya.Pemerintah telah bersepakat tidak menjadikan gempa Palu berstatus bencana nasional. Lepas dari itu, Presiden Jokowi tetap membuka pintu luar negeri untuk turut memberi bantuan.Sementara Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir menaksir total komitmen bantuan luar negeri untuk bencana gempa bumi sampai saat ini mencapai sekitar Rp220 miliar. Namun tak sedikit warga Palu yang mengaku belum mendapat bantuan logistik berarti dari pemerintah.BNPB mencatat jumlah korban tewas sampai Minggu (7/10/2018) mencapai 1.763 orang. Masa tanggap darurat evakuasi korban akan berakhir Kamis (11/10). Sementara jumlah korban hilang ditaksir setidaknya mencapai 5.000 orang.Sumber:fokusriau.com/CNNIndonesia