JAKARTA, PESISIRNEWS.com - Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi program prioritas Kabinet Kerja 2014-2019. Sebagai upaya untuk mewujudkan implementasinya KIP, Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, telah melakukan rapat koordinasi (Rakor) pertama. Rakor tersebut dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Rabu (29/10). “Hasil rapat koordinasi, KIP akan dilucurkan secara bertahap. Direncanakan Presiden RI Joko Widodo akan meluncurkan KIP fase pertama pada November 2014,” ucap Menteri Anies Baswedan pada acara jumpa pers di kantor Kemenko PMK seusai rakor.Menteri mengatakan, Presiden RI telah menggarisbawahi siswa tidak mampu dari segi ekonomi tidak hanya berasal dari keluarga miskin, tetapi juga berasal dari keluarga rentan miskin. Sebab itu, KIP akan menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. ”Jadi sekarang tidak hanya anak yang berasal dari keluarga miskin yang bisa mendapatkan KIP, tetapi juga anak yang berasal dari keluarga rentan miskin dapat menikmati pendidikan gratis,” ujar Menteri.Penggunaan KIP, Menteri menuturkan, selain untuk mendapatkan pendidikan gratis di sekolah formal, dapat juga digunakan untuk menikmati pendidikan gratis di lembaga pendidikan nonformal. Lembaga pendidikan nonformal tersebut seperti balai latihan kerja, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dengan begitu, kata Menteri, anak-anak dapat menggunakan KIP untuk meningkatkan keterampilan, meskipun tidak berada di struktur pendidikan formal.Menteri Anies Baswedan mengharapkan KIP dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin yang putus sekolah untuk dapat kembali menikmati pendidikan di sekolah. “Hal ini juga sebagai upaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun,” kata Menteri. (kemdiknas.go.id)