JAKARTA, PESISIRNEWS.com - Wacana penarikan mobil dinas pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terus menguat. Penarikan mobil dinas ini dinilai bisa mengefisiensi anggaran hingga Rp 250 miliar.
"Kami juga untung. Hitung-hitung bisa untung Rp 250 miliar. Hemat anggaran. Karena tidak ada perawatan," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Senin (11/8).
Ia menambahkan, pihaknya tidak akan membeli kendaraan bermotor untuk operasional PNS. "Kami sewa. Kalau ada kerusakan cepat penggantian," tambahnya.
Menurutnya, dengan pengubahan skema pemberian kendaraan operasional bagi PNS, nantinya PNS akan mendapatkan penggantian tunjangan transportasi.
"Kami tawarkan buat semua PNS, mau pilih yang mana? Kami sewakan dan kasih kendaraannya atau ambil mentahnya saja,” tambahnya.
Ia mengatakan, tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang, yang jumlahnya bervariasi sesuai tingkat jabatan pegawai.
"Tunjangan transpor, untuk pegawai eselon IV sebesar Rp 4 juta, eselon III Rp 7 juta, eselon II Rp 9 juta. Sistem ini akan diterapkan setelah APBD Perubahan DKI 2014 disahkan," ucapnya.
Menurutnya, sejumlah PNS Pemprov DKI, juga sudah beralih menggunakan transportasi kereta api menuju kantor setiap hari, seperti Andi Baso (Kepala Bappeda DKI) dan Muhammad Akbar (Kadishub DKI). (beritajakarta.com)