TEMBILAHAN, PESISIRNEWS.COM - Masyarakat Inhil menilai DPRD tidak punya "nyali" untuk menolak rencana pembangunan Kantor Bupati pasca terbakar. Hal itu sudah menjadi kebiasaan dan selalu ada kompromi antara eksekutif dan legislatif.
"Dalam banyak persoalan, eksekutif dan legislatif Inhil selalu berkompromi meskipun mendapatkan penolakan dari masyarakat. Ujung-ujungnya saya pastikan akan setuju," demikian ujar Sekjen Fokus Ornop Indra Gunawan
Pembangunan Kantor Bupati saat ini polemiknya masih kecil. Zaman Bupati Inhil sebelumnya, tiga proyek multiyears pernah menuai perdebatan sengit . Tapi ujungnya, seluruh fraksi di dewan setuju terhadap proyek yang memakan dana hampir 1 triliun tersebut.
"Biasalah panggung politik seperti itu, untuk pencitraan, biar dinilai berpihak ke masyarakat. Babak ahirnya kita sudah pasti tahu," ujar Julak biasa ia disapa sambil tersenyum
Penolakan terhadap kebijakan tersebut terus bergulir di masyarakat. Saat ini masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih wajib untuk dipenuhi, terutama untuk sektor perekonomian seperti infrastruktur.
"Coba pak Bupati dan anggota dewan tinjau kami ke lapangan. Kami untuk makan saja sulit. Lebih baik dana sebanyak itu dibantu untuk modal usaha kami, biar usaha kami bisa lebih berkembang," ujar Rosina salah seorang pedagang sayur di Pasar Yos Sudarso Tembilahan
Informasi yang berkembang, pembangunan Kantor Bupati Inhil akan menelan anggaran 120 milyar dengan sistem multiyears selama tiga tahun. Tahap awal diusulkan anggaran 40 milyar. Sisanya akan dianggarkan ditahun berikutnya.
Sementara itu Iwan Taruna ST, Ketua Komisi III saat dimintai tanggapannya terkait aksi penolakan warga dan elemen masyarakat belum lama ini, "langsung saja ke Banggar," katanya. (YS)Cari berita terkait lainnya, Silahkan Klik DISINI / DISINI