PESISIRNEWS.COM, TEMBILAHAN - Rencana pembangunan kantor baru bupati yang dikecam banyak pihak, jadi atau tidaknya menurut Pemkab Inhil tergantung DPRD Inhil.
Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil, Teuku Jauhari beberapa waktu lalu, akhir akhir ini menuai banyak penolakan.
Diantara perwakilan masyarakat Inhil yang menolak tersebut pembangunan tersebut adalah Fokus Ornop, Masyarakat Peduli Inhil (MPI).
"Kita dengan tegas menolak pembangunan kantor bupati baru senilai 120 miliar, karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih wajib untuk diselesaikan pada saat ini, " tegas Fakhruddin yang lebih dikenal sebagai Oyong Maldini, salah seorang pengurus MPI, Selasa (1/12).
Jelasnya, masih banyak gedung di Kota Tembilahan yang saat ini belum termanfaatkan secara maksimal dan bisa digunakan oleh Pemkab Inhil.
Hal senada juga di tegas juga ditegaskan Indra Gunawan, Sekretaris Fokus Ornop Inhil, Selasa (1/12) yang menegaskan bahwa pihaknya sangat tidak setuju rencana Pemkab Inhil memakai fana Inhil untuk membangun gedung baru kantor bupati.
"Pendidikan, Kesehatan dan Perkebunan masyarakat yang tengah rusak lebih wajib untuk dituntaskan, karena menyangkut hajat hidup yang lebih luas, " tegasnya.
Selain itu katanya, kantor pemerintahan yang lebih rendah di berbagai kecamatan di Inhil dinilai justru lebih membutuhkan perbaikan agar pelayanan masyarakat desa lebih baik.
"Kami minta DPRD Inhil juga menyalurkan aspirasi ini, karena keputusannya pada tangan mereka, " papar Indra. (Zul).