TEMBILAHAN, PESISIRNEWS.COM - Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa tidak hanya mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Senin (23/11/2015).Setelah menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan terhadap Sistem Resi Gudang (SRG) dan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang mengembangkan turunan produk kelapa di hadapan anggota DPRD Inhil.Rombongan mahasiswa itu melanjutkan perjalanan ke kantor Bupati Inhil. Dikarenakan Bupati sedang mendampingi Pangdam Bukit Barisan di Desa Sakarotan, Kecamatan Teluk Belengkong, maka mahasiswa hanya bertemu dengan Plt Sekdakab Inhil, Fauzar dan Asisten I Setdakab Inhil, Darussalam.Di hadapan mahasiswa, Plt Sekdakab Inhil, Fauzar berjanji akan menyampaikan keinginan mahasiswa tersebut kepada Bupati Inhil.''Kita juga akan melaksanakan ekspose terkait SRG ini pada bulan Desember, adik-adik semua juga akan diundang. Sehingga jika ada yang belum sejalan, bisa kita dudukan untuk mencari solusi bersama,'' ujar Fauzar kala itu.Sementara, Bupati Inhil, HM Wardan saat dimintai keterangan terkait hal itu mengatakan, aksi mahasiswa itu terjadi hanya karena kurangnya sosialisasi.Untuk menyelesaikan itu, dikatakan Bupati ia telah meminta kepada instansi terkait agar lebih mensosialisasikan tujuan diberlakukan SRG di Negeri Seribu Parit ini.''Saya pikir penjelasan dengan adik-adik mahasiswa ini yang kurang kita berikan, makanya kita minta kepada instansi terkait agar membuat ekspose dan memberikan penjelasan agar tidak berkembang informasi yang salah,'' sebut Bupati kepada wartawan usai membacakan pidato pengantarnya terkait empat buah Ranperda, Senin (23/11/2015) malam.Pemkab dan DPRD, dikatakan Bupati bersikukuh menerapkan SRG di Inhil, tidak lain untuk membantu petani itu sendiri. Karena dikatakannya, dengan SRG harga kopra sudah masuk dalam bursa.''Hari ini kita lihat masyarakat ngantar kelapa ke perusahaan, harus nunggu sampai dua hari. Mau lebaran bisa sampai satu minggu ngantrinya. Kalau dengan SRG, bisa hari itu juga menerima resi, dan uangnya bisa langsung diambil ke Bank,'' sebut Bupati.Apalagi, SRG untuk kopra ini dikatakannya juga diminati Provinsi lain, jika sampai Inhil gagal mendapatkan hak untuk melaksanakan SRG itu, maka akan dialihkan ke Provinsi lain.''SRG ini adalah upaya kita untuk menolong petani disamping upaya-upaya lainnya. Jika itu memberatkan petani, tidak mungkin kami ingin menerapkannya. Kita lihat saja nanti jika sudah terwujud SRG itu, pasti akan berdampak baik bagi petani,'' tukas HM Wardan.
(*)Sukai Fan Page Facebook Pesisirnews.com, untuk mendapatkan berita terbaru. Silahkan Klik DISINI / Follow twiter klik DISINISumber: Goriau