PESISIRNEWS.COM, TEMBILAHAN - Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (10/9) yang dihadiri seluruh kepala dinas serta kepala badan dan camat se Kabupaten Inhil terkesan lucu. Pasalnya, rapat yang dipimpin langsung Bupati Inhil HM Wardan terkesan menghakimi beberapa satuan kerja dan membebaskan satuan kerja lain, yang justru kinerja sangat jelek.
Anehnya lagi, kebijakan bupati itu disampaikannya langsung kepada awak media usai pertemuan.
"Saya kecewa dengan tiga SKPD yang belum menyelesaikan tender lelang sesuai dengan batas waktu yang ditargetkan yakni Dinas Pendidikan, Dinas Pertambangan dan Energi serta Bagian Perlengkapan, " ungkap HM Wardan.
Bupati Wardan kemudian meminta kepada tiga SKPD tersebut untuk menandatangani fakta integritas agar bisa segera menyelesaikan tender lelang tersebut.
Yang menjadikan kebijakan bupati tersebut lucu dam dipertanyakan adalah dari sekian banyak satuan kerja yang ada di lingkungan Pemkab Inhil, Dinas Pendidikan termasuk satuan kerja yang realisasi kerjanya di atas rata-rata satuan kerja lain, yakni sekitar 21 persen lebih.
Sedangkan Dinas Perkebunan yang nyata-nyata bergerak sekitar 7 persen selama dua tahun tidak mendapat teguran.
Bahkan, DPRD Inhil berulang kali menyentil kinerja Dinas Perkebunan tersebut, dan semua masyarakat juga tahu bagaimana program utama bupati di satuan kerja ini tidak berjalan sama sekali.
"Ini memang aneh, tidak jelas lagi bagi kita sekarang bagaimana cara berpikir pemimpin kita ini, "ungkap salah seorang rekanan kontraktor yang selama ini diketahui cukup dekat dengan bupati.
Hal senada juga dilontarkan salah seorang tokoh muda Inhil, Firmansyah. Ia mengatakan bahwa cara bupati mengambil kebijakan selama ini telah banyak menjadi bumerang bagi pemerintahannya sendiri.
"Hampir dua tahun sejak HM Wardan memimpin Inhil, yang kita peroleh hanyalah terjadinya pengurangan dana dari pusat akibat tidak becusnya merealisasikan anggaran, sehingga ujungnya masyarakat juga yg jadi susah, " paparnya kecewa.
Dengan kondisi seperti itu, Firman menjelaskan bahwa kredibilitas kepemimpinan HM Wardan di Inhil sudah banyak dipertanyakan masyarakat, apalagi banyak persoalan yang selalu terlambat penyelesaiannya.
"Kita meminta bapak bupati bisa bertindak lebih pro aktif, karena banyak persoalan kemasyarakatan yang kita nilai bakal muncul kepermukaan, "terang Firman. (Zul).