JAKARTA, PESISIRNEWS.com -. Pembangunan perekonomian desa menjadi pekerjaan rumah yang harus terpecahkan untuk mendobrak kebuntuan pertumbuhan desa-desa di Indonesia.
Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar dalam jumpa pers di kantornya, Kalibata, Jakarta, Minggu (1/2).
Menurutnya, potensi yang ada di desa sudah dapat digunakan sebagai amunisi untuk menggerakkan roda perekonomian desa dalam tahapan-tahapan periode tertentu. Karena itu, Marwan mendorong agar dana desa diprioritaskan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan desa-desa yang telah memiliki BUMDes agar dana desa dijadikan tambahan modal kerja.
"BUMDes adalah solusi paling benar untuk mengelola seluruh transaksi ekonomi desa baik internal ataupun eksternal," kata Marwan.
Tahun ini, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 20 triliun atau naik Rp 11,9 triliun dari alokasi sebelumnya Rp 9,1 triliun. Sekitar 74 ribu desa akan mendapat alokasi antara Rp 200 juta sampai Rp 300 juta sesuai kondisi geografis, demografis, dan sosial ekonomi setempat.
"Selain dana desa dari pusat (APBN), desa juga mendapatkan alokasi dana desa (ADD) dari kabupaten," jelas Marwan.
Selain desa tertinggal yang jumlahnya sekitar 33 ribu, terdapat 40 ribu desa yang harus didorong pembentukan BUMDes dengan menggunakan dana desa.
"Saya ingin 20 ribu sampai 40 ribu BUMDes terbentuk tahun ini," ujar Marwan.
Ditambahkannya, sistem perekonomian desa perlu digerakkan dengan prinsip pengelolaan bisnis secara profesional dengan menekankan pada pemerataan kemakmuran warga desa dengan seimbang. rmol