DUMAI, PESISIRNEWS.COM - Alokasi kebijakan anggaran dana publikasi pelaksanaan Pilkada di Kota Dumai yang mencapai sekitar Rp200 juta dipertanyakan wartawan yang bertugas di wilayah liputan Kota Dumai.Belasan wartawan itu langsung mendatangi Kantor KPU Jalan HR Soebrantas pada Rabu siang kemarin guna mempertanyakan anggaran publikasi tersebut.Koordinator Lapangan Ridwan, menilai KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus transparan dalam penggunaan anggaran dan tidak membatasi kerjasama media massa yang menyampaikan informasi ke publik."Media massa di Dumai sangat banyak dan KPU harusnya adil serta menganut azas pemerataan untuk menghindari kecemburuan sosial dan kisruh soal anggaran publikasi ini," katanya.Pelaku jurnalis, sambungnya, juga mempertanyakan kebijakan KPU yang terkesan menutupi alokasi anggaran ini dan menunjuk media massa tertentu untuk bekerjasama publikasi kegiatan Pemilu kepala daerah.Wartawan yang bekerja di Harian Detil ini menambahkan, media massa juga berperan dan memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada yang merupakan hajatan bersama, karena itu KPU diharapkan jujur adil dan transparan terkait anggaran tersebut."Berkat informasi dari media massa maka pelaksanaan tahapan Pilkada bisa diketahui luas sebagai bentuk partisipasi dan wujud ingin menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut," jelas pria yang akrab disapa Ocu ini.Gabungan wartawan dari berbagai media massa ini menyatakan siap untuk memboikot pemberitaan terkait tahapan pelaksanaan Pilkada jika KPU tidak berlaku adil dan bijaksana dalam kerjasama anggaran publikasi dan sosialisasi ini.Sementara, Ketua KPU Dumai Darwis menyebutkan, kerjasama publikasi dengan media massa akan dilakukan sesuai syarat dan ketentuan, yaitu terkait perizinan, oplah dan lain sebagainya.Darwis mengaku untuk publikasi dan sosialisasi kegiatan Pilkada, KPU menyiapkan dana sebesar Rp200 juta yang nantinya akan menggandeng kerjasama dengan sejumlah media massa, seperti surat kabar, elektronik TV dan radio."Kita belum memutuskan media massa yang akan digandeng, tapi untuk pelaksanaan tetap mengacu pada ketentuan berlaku," ujarnya. (dcp)