MERANTI, PESISIRNEWS.COM - Menyikapi kebijakan pemerintah pusat soal pemotongan anggaran dari dana bagi hasil (DBH) bagi daerah penghasil minyak dan gas (migas), Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, lagi-lagi mengajak agar seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk berhemat.Mengingat, aturan yang dikeluarkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini memaksa Pemkab Kepulauan Meranti, Riau, kembali melakukan rasionalisasi dan penghematan anggaran. Mau tidak mau, kepada setiap SKPD-nya, Irwan menginstruksikan pemotongan anggaran sebesar 25 persen. Karena Meranti mengalami defisit Rp302 miliar akibat pemotongan tersebut."Saya sudah mengeluarkan kebijakan agar semua kegiatan yang sifatnya tidak menyentuh publik secara langsung dikurangi, seperti perjalanan dinas dan seremonial yang sifatnya Internal kalau bisa dipangkas," tegas Irwan.Bahkan, Irwan menegaskan kepada setiap Satker yang dipimpinnya untuk mengurangi belanja yang tidak menyentuh langsung bagi kepentingan masyarakat. Seperti anggaran belanja dinas dan kegiatan yang bersifat seremonial."Anggaran kita ikut dipotong. Jadi saya mengingatkan SKPD harus menghemat anggaran. Prioritaskan belanja yang betul-betul langsung menyentuh masyarakat," ucap Bupati Irwan, Senin (27/4/2015), saat membuka rapat evaluasi dan laporan realisasi Triwulan Pertama APBD tahun 2015 di Grand Meranti Hotel, Selatpanjag.Dari rapat itu, Irwan, mendapatkan realisasi APBD Triwulan Pertama Tahun 2015 terjadi peningkatan dari tahun 2014 lalu. Bahkan belanja pembangunan jauh lebih mendominasi."Tahun ini, realisasi APBD kita meningkat dari tahun lalu. Sebelumnya baru sebatas belanja rutin, tapi tahun ini anggaran pembangunan realisasinya lebih besar dari belanja rutin," ujarnya.Irwan juga mengapresiasi tingginya realisasinya itu. Dia meminta keberhasilan tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. "Ini harus dipertahankan dan tingkatkan oleh semua SKPD," harapnya.(pzi)