Pesisirnews.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan prihatin dengan banyaknya pejabat publik yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT). Padahal KPK telah melakukan segala cara untuk mencegahnya.
"Harapan terakhir, kami tak ingin seluruh Bupati pindah kantor ke KPK," kata Basaria di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/9) seperti dilansir dari Merdeka.com, Jumat (15/9).
Salah satu cara yang dilakukan KPK adalah membuat aplikasi untuk mencegah tindak pidana korupsi. Aplikasi tersebut juga telah digunakan oleh beberapa kepala daerah.
"Salah satunya kita sudah buat aplikasi yang sudah terpakai dan bagus, bisa dipakai dan dikontrol oleh kepala unit dan kepala dinas di setiap daerah," ungkapnya.
Terkait adanya aplikasi tersebut KPK juga sudah mengirim beberapa ahli informatika dan juga pembekalan pada kepala daerah. Melalui hal itu KPK berharap tidak ada lagi korupsi
"Itu sudah dikasih dan dilatihkan oleh KPK kepada setiap kepala daerah. Supaya mereka bisa jalankan dengan baik nanti dari tiap daerah tujuh 7 orang yang ahli IT untuk pelajari itu," ujarnya.
"Harapan kita ya tidak ada lagi, karena pencegahan menurut kami sudah lebih dari cukup," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang tersangka terkait dugaan kasus suap terhadap Bupati Batu Bara terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2017. Lima orang itu adalah penerima suap Bupati Batu Bara OK, seorang pemilik Dealer di Medan STR, HH Kadis PUPR dan juga pemberi suap MAS dan SAZ.
"KPK meningkatkan perkara ke penyidikan serta menetapkan lima orang tersangka. Yaitu penerima OK yaitu Bupati Batu Bara, STR seorang pemilik dealer, HH Kadis PUPR dan pemberi MAS Kontraktor dan juga SAZ Kontraktor," kata Wakil Ketua KPK, Alexader Marwata, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/9).