JAKARTA -- Di media sosial, beredar gambar surat edaran yang berisi seruan untuk memboikot Metro TV. Boikot itu meliputi penolakan terhadap permohonan wawancara dari redaksi televisi swasta nasional tersebut.
Surat yang beredar tersebut ditulis pada kertas berkop Koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi. Surat tersebut terdapat tanda tangan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pememangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo.
Dalam teks surat, tertulis bahwa boikot tersebut dilakukan atas instruksi Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso. Surat itu meminta seluruh anggota BPN Prabowo-Sandi menolak undangan dari Metro TV.
"Sehubungan dengan instruksi dari Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bapak Djoko Santoso, untuk memboikot Metro TV, maka dengan ini kamiselaku Direktur Media dan Komunikasi kembali menegaskan agar seluruh komponen Badan Pemenangan nasional (BPN), termasuk partai politik yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur agar menolak setiap undangan maupun wawancara yang diajukan oleh Metro TV hingga waktu yang tidak ditentukan," bunyi surat tertanggal 22 November 2018 tersebut.
Sementara itu, saat dimintai konfirmasi atas kebenaran surat edaran tersebut, Wakil Ketua BPN Eddy Soeparno irit bicara. Eddy mengaku belum menerima surat tembusan tersebut.
"Saya belum terima tembusan surat ini," kata Eddy saat dihubungi Suara.com, Minggu (25/11/2018).
Sebelum surat ini beredar, sejumlah akun Twitter juga sudah menggunakan tagar #boikotmetrotv, termasuk akun-akun anonim yang kerap mendukung Prabowo dan berseberangan dengan pemerintah.
Sumber: Solopos.com