Medan, Pesisirnews.com - Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC) menilai pemerintah gagal menjalankan butir kedua Pancasila setelah menghentikan sepihak pencarian korban tenggelam KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara.
KM Sinar Bangun tenggelam pada 18 Juni 2018 dan dinyatakan 164 penumpang yang meninggal hingga kini belum dievakuasi.
Koordinator RSCC, Ratna Sarumpaet mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab melanjutkan proses pencarian sebagai bentuk tanggung jawab melindungi rakyat secara adil dan beradab.
"Sebagai bukti negara bertanggung-jawab pada rakyat dan bangsa, harus tunduk pada butir kedua Pancasila, yaitu yang Adil dan Beradab," kata Ratna di Toba Informal Meeting di Medan, Rabu (25/7/2018).
Aktivis HAM, Natalius Pigai juga sangat menyesalkan sikap pemerintah yang menghentikan operasi sebelum seluruh korban dievakuasi. Bahkan menurutnya pemerintah tidak menunjukkan sikap belasungkawa karena tidak mengeluarkan status darurat kemanusiaan.
"Sampai hari ini Jokowi belum pernah katakan darurat kemanusiaan. Sikapnya sangat kontras dengan cita-cita nawacita, membangun Indonesia adil dan makmur," kata Natalius.
Toba Informal Meeting ini dilangsungkan seharian penuh di sebuah hotel di Medan. Dari susunan acara yang dirilis panitia, acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Prof Amin Rais, anggota DPR RI Fahri Hamzah serta perwakilan dari Pemprov Sumut, Bupati Simalungun dan perwakilan keluarga korban. (bim/tim).