Jakarta, Pesisirnews.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam serangan rudal yang ditargertkan terhadap Istana Yamamah, kediaman resmi Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi.
Koalisi Arab menuding serangan rudal pada hari Selasa lalu itu ditembakkan oleh pemberontak Houthi Yaman. Pasukan Saudi berhasil menghalau senjata itu dengan sistem anti-rudal tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan.
"Indonesia mengecam serangan rudal yang ditargetkan ke wilayah Kerajaan Arab Saudi (19/12/2017)," tulis Kemlu di Twitter melalu akun resminya, @Portal_kemlu_RI, yang dikutip Sabtu (23/12/2017).
"Tindakan tersebut mengancam stabilitas, perdamaian dan keamanan kawasan serta melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Kerajaan Arab Saudi," lanjut Kemlu.
Serangan rudal tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Ada ledakan keras ketika pasukan Saudi menghalau senjata itu dengan sistem anti-rudal.
Koalisi Arab pimpinan Arab Saudi yang memerangi Houthi Yaman, melaporkan bahwa rudal tersebut memang ditembakkan oleh pemberontak Houthi Yaman.
"Pasukan koalisi mengonfirmasi telah mencegat rudal Houthi yang menargetkan (area selatan) Riyadh. Tidak ada korban yang dilaporkan," kata Pusat Komunikasi Internasional yang dikelola pemerintah Saudi melalui akun Twitter-nya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump juga menelepon Raja Salman untuk mengecam serangan rudal balistik tersebut.
Kontak telepon Trump pada Raja Salman berlangsung hari Rabu (20/12/2017) waktu Washington. Gedung Putih dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa serangan tersebut dimungkinkan terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran.
Presiden Trump mengecam serangan terang-terangan dengan target wilayah padat penduduk di Riyadh. "Kepada Presiden Trump, Raja Salman memperbarui mengenai situasi tersebut dan memberi tahu Presiden mengenai rencana Arab Saudi untuk meringankan krisis kemanusiaan di Yaman," kata Gedung Putih dalam pernyataan.
Kedua pemimpin, lanjut Gedung Putih, membahas pentingnya pelibatan PBB untuk meminta pertanggungjawaban Iran atas pelanggaran undang-undang internasional yang berulang kali.
"Dan menyepakati pentingnya menghidupkan kembali proses politik untuk mengakhiri perang di Yaman," lanjut Gedung Putih.
Sumber sindonews.com