Pesisirnews.com - Kepala Staf TNI AD Jenderal Mulyono menilai para pelaku penyanderaan di Papua tak pantas disebut kelompok bersenjata. Aksi dan pernyataan provokatif mereka menuntut kemerdekaan dan menyandera warga sipil sudah jelas merupakan aksi separatis.
TNI AD mengaku telah mempersiapkan prajurit terbaiknya untuk membebaskan 1.300 warga sipil yang disandera oleh kelompok bersenjata di Papua.
"Mereka jelas-jelas melakukan gerakan separatis dengan menantang negara, ingin merdeka dan memisahkan diri dari NKRI serta menantang TNI. Pernyataan-pernyataan mereka memprovokasi kita dan merugikan rakyat Papua," kata Jenderal Mulyono di Bandung, Rabu (16/11) kemarin.
TNI AD meminta pemerintah dan DPR bersikap soal kasus di Papua ini. Para prajurit siap menjalankan perintah seluruhnya. Saat ini TNI hanya bisa memback up kepolisian karena kelompok di Papua masih disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata, bukan pelaku separatis.
"Saya menunggu keputusan politik dari pemerintah dan DPR. Mau dibikin seperti apa Papua itu. Tapi, selama ini dan sampai saat ini kami masih mematuhi aturan. Namun, kami sudah siap untuk melaksanakan manakala dibutuhkan," tegas Mulyono.
Mulyono tak merinci pasukan mana yang akan diterjunkan di Papua. Tapi jika melihat profil pasukan dan pengalaman satuan, kemungkinan besar Kopassus akan ikut diterjunkan. Pasukan baret merah ini punya kemampuan sandi yudha, intelijen tempur, gerilya dan antigerilya serta antiteror. Mereka juga dilengkapi perlengkapan tempur terbaik dibanding satuan lain.
Kopassus juga punya pengalaman membebaskan sandera dari tangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Operasi Mapenduma tahun 1996.
Selain Kopassus, TNI AD masih punya pasukan Raider. Pasukan baret hijau tua ini punya kemampuan gerak cepat dan diterjunkan di mana saja dengan helikopter. Mereka juga menguasai operasi gultor, serangan mendadak dan pembebasan sandera. Di Papua ada Batalyon 752 Raider yang bermarkas di Sentani dan merupakan pasukan elite Kodam Cendrawasih.
DPR dukung aparat tegas hadapi penyanderaan Papua
Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanudin menyarankan aparat penegak hukum menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tembagapura, Papua dengan penegakan hukum yang tegas. Sebab, aksi penyanderaan yang dilakukan KKB kepada 1.300 warga di dua desa merupakan pelanggaran hukum.
"Saya pribadi menyarankan harus diadakan penegakan hukum yang ketat. Ada dua hal, pertama menyandera orang sampai orang itu tidak pergi kemana-mana kelaparan, ketakutan, putus dengan keluarga itu adalah pelanggaran hukum," kata Tubagus di jakarta, Rabu (15/11).
Pelanggaran lain yang dilakukan KKB adalah menggunakan senjata tanpa izin. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan.
"Jadi dasarnya yang pertama siapapun dia, dari manapun dia. Dari kelompok manapun dia, namanya penyandera harus diambil tindakan. Tapi tentu tindakan penegakan hukum sifatnya harus terukur, tidak boleh membabi buta," tegasnya.
Soal wacana operasi militer untuk menyelamatkan para sandera, dia menyebut operasi tersebut sebagai langkah terakhir. Sebabnya, operasi militer akan menimbulkan reaksi dari dunia internasional.
Kendati demikian, Tubagus mengingatkan pemerintah dan aparat untuk terus mengupayakan penyelamatan sandera karena telah menjadi tugas negara menjaga warganya.
"Jadi harus menjadi bahan pertimbangan. Tapi jangan takut juga. Kalau tindakan itu diambil demi keamanan 1.300 orang atau dua kampung itu, harus juga. Karena negara harus memiliki kemampuan untuk melindungi warganya," tambahnya.
Sumber Merdeka.com