Jakarta,SETELAH melalui proses penggodokan Dewan Pengupahan, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan angka untuk upah minimum provinsi (UMP) DKI 2018 sebesar Rp3,64 juta.
Pemprov DKI memutuskan UMP menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP itu mengatur penghitungan UMP menggunakan angka inflasi nasional dan nilai pertumbuhan ekonomi.
"Dengan mendasarkan pada inflasi September 2016 sampai 2017 3,72%, pertumbuhan domestik bruto (PDB) 4,99 persen, dihitung UMP 2018 naik sebesar 8,71%. Dengan begitu kita menetapkan UMP di Jakarta sebesar Rp3,64 juta," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).
Sebelumnya, angka UMP DKI 2017 sebesar Rp3,35 juta. Kenaikan UMP DKI hanya sekitar Rp290 ribu. Anies berharap semua pihak dapat menerima keputusan tersebut. Sehingga roda perekonomian tetap berjalan dengan baik.
"Semuanya siap berlaku 1 Januari," ujar dia.
Ada dua komponen biaya hidup meningkatkan penghasilan dan dengan menurunkan pengeluaran.
Nilai UMP DKI 2018 di bawah dari yang diharapkan oleh buruh senilai Rp3,9 juta. Jumlah itu berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) dan ditambahkan dengan formula PP Nomor 78 Tahun 2015.
Yang membuat perbedaan cukup signifikan antara angka yang diajukan serikat pekerja dengan Dewan Pengupahan yakni faktor biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari. Anies mengatakan, Pemprov DKI berusaha menurunkan biaya hidup sehari-hari.
"Subsidi pangan Rp885 miliar di 2018, meningkatkan penerimaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Rp560 miliar, lalu memberikan pelayanan transportasi dengan memberikan kartu (akses) gratis bagu pekerja mulai 1 Januari. Kita akan siapkan kartu gratis Transjakarta. Kedua PD Pasar Jaya akan memberikan kartu Jakgrosir," beber Anies. Sumber mediaindonesia.com