Jakarta, Pesisirnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para kepala daerah untuk tidak lagi hanya menyimpan dananya di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurut dia, dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat harus digunakan untuk kepentingan pembangunan di daerahnya masing-masing.
Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan arahan kepada para gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia di Istana Negara, siang ini.
"Saya bacakan juga ini sekarang kita ikuti terus persentase kas dana yang parkir, berarti di APBD di Bank Pembangunan Daerah. Persentase kasnya Kabupaten Tangerang 38 persen, Jember 36 persen, Kota Tangerang 32 persen, Sidoarjo 31 persen, dan seterusnya. Enggak usah saya baca, kalau ada yang mau tanya, tanya ke saya, saya jawab," ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Jokowi mengungkapkan, pemerintah daerah harusnya bisa melakukan penyerapan lebih optimal terhadap dana yang ditransfer ke daerah untuk kepentingan pembangunan. Jangan sampai dana yang sudah dialokasikan tersebut hanya dibiarkan menumpuk di perbankan saja.
"Artinya hal-hal ini kita ikuti, jangan sampai kita sudah transfer, cari penerimaan dari pajak sulit, transfer ke daerah duitnya tidak digunakan tapi di parkir di bank. Kejar dinas-dinas yang tidak gunakan. Berputar duit di masyarakat ekonomi tumbuh," kata dia.
Jokowi menyatakan, akan segera mencari cara agar dana yang tersebut tidak lagi hanya mengendap di perbankan. "Kita akan cari sistem agar kelihatan dana parkirnya nol terus, berarti tidak rutin ditransfer di parkir terus, segera cairkan gunakan APBD agar beredar di masyarakat," lanjut dia.
Meski demikian, Jokowi juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (Pemda) yang telah memanfaatkan dananya secara optimal. Contohnya dengan membangun jalan, jembatan dan proyek lain yang berguna bagi masyarakat serta mendorong kegiatan ekonomi di daerah.
"Saya bacakan 2 kabupaten yaang saya anggap pemanfaatan dana desanya terbaik karena bisa dibangun jalan 679 km, jembatan 1.975 meter, dikerjakan dalam 3 tahun setelah dana desa diberikan karena sudah 3 tahun ini Rp 127 triliun dana desa kita gelontorkan. Kabupaten Tulungagung mana Pak Bupati? Oh di belakang diteruskan Pak Bupati, ini terus ktia awasi bupati walikota dana desa agar tepat sasaran. Kabupaten Jembrana nomor dua, ada Pak Bupati? Oh iya bisa bangun jalan 129 km, jembatan, pasar 4 unit. Ini yang kita inginkan agar dana termanfaatkan dengan baik," ujar dia.
Sumber Liputan6.com