JAKARTA (Pesisirnews.com) - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memilih menolak tawaran bantaun dari Selandia Baru untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Max Marthens, yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.
Yudo Margono menegaskan bahwa dirinya masih mampu menyelesaikan terkait penyanderaan Kapten Philip oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya tersebut.
"Mereka (Selandia Baru) menawarkan bantuan, tapi saya masih mampu menyelesaikannya," kata Panglima TNI di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (8/3).
Adapun hal itu disampaikan Panglima TNI terkait pertemuannya dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Jeffrey Burnet di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (3/3/2023) lalu.
Menurut Yudo, Dubes Selandia Baru telah menyerahkan semua proses pencarian dan penyelamatan warga negaranya itu kepada pemerintah Indonesia.
"Dia berharap pilot itu selamat," ujar Yudo Margono.
Panglima TNI pun telah menjelaskan ke Dubes Selandia Baru bahwa Pemerintah Indonesia, khususnya TNI dan Polri terus berupaya melakukan pencarian.
Menurut Yudo, lamanya proses pencarian ini karena tim gabungan TNI-Polri mengedepankan kehati-hatian dan meminimalisir korban dari masyarakat.
Panglima menyatakan bisa saja TNI dan Polri mengelar pasukan dalam operasi pembebasan sandera tersebut, tetapi hal ini akan berdampak kepada warga sipil.
"Mereka ini bersama-sama dengan penduduk jadi bukan di tempat seperti penyalamatan sandera di suatu pesawat enggak," ujar Yudo.
"Ini dibawa pindah-pindah dan bersama dengan masyarakat. Sehingga kita tidak mau masyarakat menjadi korban hanya gara-gara ini."
Selain pertimbangan warga sipil dan berpindah-pindah lokasi, kata Yudo, faktor cuaca dan medan juga menjadi kendala lain dalam pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air.
[br]
Meski begitu, operasi penegakan hukum dan penyelamatan oleh tim gabungan TNI dan Polri tetap berjalan.
Karena itu, Yudo meminta semua pihak untuk bersabar dengan proses pencarian yang tengah dilakukan aparat gabungan.
"Harus sabar menyelesaikan ini tidak langsung des (selesai), kalau operasi militer iya, tapi ini bukan operasi militer, ingat bukan operasi militer," ujar Yudo.
"Saya punya prajurit berkemampuan khusus mempunyai alutsista yang bisa menyelesaikan itu kalau harus menyelesaikan, tapi ini bukan (operasi militer), ingat ini adalah operasi penegakan hukum sehingga harus mengedepankan hukum,†pungkasnya.
(PNC/KOMPAS.TV)