JAKARTA (Pesisirnews.com) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dikabarkan telah mencopot Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), Dedi Sunardi.
Kebenaran kabar tersebut diperkuat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pertamina nomor SK - 43/MBU/03/2023 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina, tanggal 8 Maret 2023, memberhentikan dengan hormat Dedi Sunardi sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina.
Pencopotan itu disebut terkait kebakaran Terminal BBM milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara yang menelan korban jiwa beberapa hari lalu.
Meski sudah diterbitkan SK pemberhentian tersebut, namun Kementerian BUMN belum mengeluarkan pernyataan resmi perihal pencopotan Dedi Sunardi sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina.
Nama Dedi Sunardi selaku Direktur Penunjang Bisnis Pertamina juga sudah tidak ada di website resmi Pertamina, yang dicek pada hari ini.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (8/3/2022), hanya memberikan keterangan singkat. "Tunggu saja," kata Arya Sinulingga.
Sementara Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, membenarkan kabar pencopotan tersebut.
"Iya betul," ucap Fadjar saat dikonfirmasi awak media, Rabu (8/3/2022).
[br]
Erick Thohir sebelumnya sudah memberikan pernyataan tak segan-segan mencopot direksi Pertamina, jika tidak ada perbaikan sistem health, safety, security, and environment (HSSE) atau risiko bisnis perusahaan.
"Kalau saya selalu bilang kan, saya sudah pernah copot direksi Pertamina kan, kalau saya copot lagi, ya saya copot lagi, tetapi penyelesaiannya itukan tidak saling menyalahkan," tuturnya di RSPP Pertamina, Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2022).
Erick Thohir menegaskan Pertamina harus melakukan perbaikan secara menyeluruh terkait dengan sistem bisnis risiko.
Dia pun meminta manajemen segera membentuk tim risiko bisnis perusahaan. Tidak hanya di sektor keuangan, namun juga di bidang operasi.
"Ini dilakukan secara menyeluruh karena ini aset vital nasional," tegasnya.
(PNC/INS)