JAKARTA, Pesisirnews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, mengatakan telah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengurangi jumlah calon PNS yang kerjanya hanya duduk di balik meja atau ke administrasi.
Sebagai gantinya, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021 lebih fokus ke pegawai yang kerjanya terjun langsung ke lapangan. "Arahan Bapak Presiden kepada kami, kalau bisa tahun anggaran 2021 itu diperbanyak penyuluh yang bisa lebih banyak terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat," kata Tjahjo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3/2021).
Tjahjo menjelaskan, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara akan mengumumkan formasi yang dibutuhkan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Formasi baru belum diumumkan karena masih ada tawar- menawar di tingkat kementerian dan lembaga.
"Kami merencanakan dengan BKN nanti mudah-mudahan akhir Maret 2021 ini kita putuskan, berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan," ucap Tjahjo.
"Jadi, ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) instansi, tapi alhamdulillah ini akan mencapai."
Namun, Tjahjo sudah memprediksi berapa kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang akan direkrut pada tahun ini.
[br]
Dalam pemaparannya, Tjahjo menyebut ada 1.275.387 lowongan. Rinciannya, sebanyak 83.669 untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat.
Ada pula rencana 1.191.718 lowongan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.
Dari total lowongan yang dibutuhkan, Tjahjo menyebut posisi paling banyak akan ditempatkan sebagai guru PPPK, yaitu sebanyak 1.022.616.
Lalu, PPPK non guru sebanyak 70.008, dan sisanya sebagai CPNS sebanyak 119.094 orang.
"Tapi jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684, dengan rincian 61.129 untuk 56 K/L, dan 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan," kata Tjahjo.
"Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867, dengan rincian guru PPPK sebanyak 565.633, PPPK non guru 21.571, dan CPNS 64.663."
Menurut Tjahjo, total rencana kebutuhan yang dirinya sebutkan tadi masih belum termasuk beberapa instansi. Sebab, hingga saat ini baru ada usulan dari 588 instansi.
"Hingga saat ini sebanyak 588 instansi sudah mengusulkan kebutuhan," kata Tjahjo.
"Dengan rincian 539 instansi yang sudah usul dengan dokumen yang lengkap, dan 49 instansi sudah mengusulkan."
Sumber: (Kompas TV)