Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Ahmad Syafii Maarif memberikan catatan terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia soal penegakan HAM menjadi salah satu titik lemah pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla.
Selain kasus lawas seperti tewasnya pegiat HAM Munir Said Thalib, wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), Marsinah, hingga penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.
"Ini ada titik lemah, ada rantai lemah. Soal Munir, Udin, Marsinah, Novel (Baswedan) tidak selesai. Itu menurut saya pemerintah ndak boleh melupakan," kata Buya Syafii saat Blak blakan dengan detikcom yang tayang, Senin (07/01/2019).
Tapi di sektor lain, Buya mengakui ada beberapa kemajuan yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK ini. Salah satunya soal pembangunan infrastruktur yang tujuannya untuk memeratakan pembangunan dalam upaya mewujudkan cita-cita sila ke-5 Pancasila. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga memuji pemerintahan Jokowi-JK yang berhasil menguasai 51 persen saham PT Freeport.
"Anda lihat Freeport kita hanya dapat sembilan sekian persen. Berkat kerja keras pemerintahan sekarang jadi 51 persen, itu luar biasa," kata Buya.
Lalu, apakah di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 Buya sudah menentukan dukungan?
Buya mengaku sudah mempunyai pilihan. Namun dia tak akan ikut ikutan mendeklarasikan dukungan seperti 2014 lalu. Dia pun berpesan agar dua pasangan yang akan bertarung di Pilpres 2019 bersaing dan berkompetisi dengan tenang dan tidak saling menjelek-jelekan.
Dia meminta baik Jokowi - KH Ma'ruf Amin mau pun Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno mulai adu program dan gagasan. "Ini kan kritik orang adu program ini kelemahannya. Mulai Januari ini mulai diadu program, adu strategi. Sehingga rakyat itu merasa diberi pencerahan, ada pendidikan politik agar demokrasi kita berjalan lebih baik, sehat dan kuat," kata Buya.