KABUL (Pesisirnews.com) - Ketika Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus lalu, ada harapan bahwa negara itu akhirnya akan damai setelah beberapa dekade dilanda perang.
Pada tahun ini rakyat Afghanistan untuk pertamakalinya melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di bawah rezim Taliban, menyusul penarikan pasukan AS yang dahsyat.
Namun di bawah kendali Taliban, semarak bulan Ramadan tak begitu lagi dirasakan rakyat di negara ini kerena situasi yang belum kunjung membaik di mana lebih dari setengah penduduk Afghanistan menghadapi kerawanan pangan akut.
Melansir laporan jurnalis dan penulis Afghanistan, Modaser Islami dilaman alaraby.co.uk, sabtu (30/4), PBB menggambarkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia saat ini tengah terjadi di negara yang menerapkan hukum agama secara ketat ini.
PBB memperkirakan bahwa 97 persen warga Afghanistan bisa jatuh ke dalam kemiskinan tahun ini yang akan membuat masa depan negara ini menjadi semakin suram.
Ekonomi Afghanistan kini sangat bergantung pada bantuan, di mana sebagian besar didanai oleh donor internasional.
Banyak proyek pembangunan terhenti setelah penarikan pasukan keamanan internasional pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.
Pembekuan selanjutnya dana Afghanistan dalam cadangan luar negeri dan sanksi internasional semakin mendorong ekonomi negara ini ke tepi kehancuran. 
Pakar ekonomi Afghanistan, Osman Hamim mengatakan bahwa dengan sebagian besar pekerjaan konstruksi terhenti dan sektor pembangunan hampir tidak berfungsi, pendapatan masyarakat turun secara signifikan, terlebih banyak dari mereka benar-benar kehilangan pendapatan.
"Industri konstruksi mempekerjakan banyak orang Afghanistan dan membantu pemasok mendapatkan keuntungan," kata Hamim kepada The New Arab yang dikutip Sabtu (30/4).
"Sebagian besar dari orang-orang ini tidak memiliki pekerjaan sekarang, sehingga, mereka tidak dapat menghidupi keluarga mereka,†ungkapnya.
Perempuan Afghanistan berebut roti gratis pemberian seorang pria di depan sebuah toko roti di Kabul pada 10 April 2022. [Getty]
[br]
Terpisah, Dr Suhaib Raufi, ketua Pusat Studi Strategis dan Regional yang berbasis di Kabul, mengatakan kepada The New Arab, dengan meroketnya sebagian harga karena pembatasan impor dan ekspor, daya beli orang awam semakin terpengaruh.
“Satu hal yang membuat Ramadan tahun ini berbeda dengan cara yang baik, adalah kenyataan bahwa ratusan warga Afghanistan tidak terbunuh dalam konflik setiap hari,†ujarnya.
Dalam hal pencapaian sosial dan politik, Taliban gagal memenuhi beberapa janji utama, seperti membentuk pemerintahan yang inklusif dan representatif, mengizinkan anak perempuan kembali ke sekolah, dan sepenuhnya menerapkan amnesti," ungkap Dr Raufi.
"Tapi rasa aman secara keseluruhan telah dibayangi oleh gelombang masalah yang melanda negara dan rakyatnya. Tindakan Taliban telah sangat jauh dari janji yang dibuat untuk rakyat Afghanistan.â€
"Kelemahan ini, bersama dengan aturan ketat terhadap kehidupan sosial dan bahkan kehidupan pribadi orang-orang mungkin telah memengaruhi rencana komunitas internasional untuk mengakui pemerintah Taliban, serta merusak popularitasnya di dalam negeri,†papar Dr Raufi.
Rezim Taliban juga dinilai ingkar janji terhadap amnesti umum yang akan diberikan kepada semua pemerintah dan staf keamanan sebelumnya, yang akan mendapatkan pengampunan tersebut.
Pada bulan Januari, sebuah laporan PBB menemukan bahwa lebih dari 100 mantan anggota pemerintah Afghanistan, pasukan keamanan dan mereka yang bekerja dengan pasukan militer internasional di Afghanistan telah tewas di luar proses hukum [dihukum mati, red] sejak Taliban mengambil alih negara itu pada akhir musim panas tahun lalu.
[br]
Taliban juga telah berulang kali berjanji untuk membuka semua sekolah perempuan pada 23 Maret setelah liburan musim dingin pada hari pertama tahun ajaran baru.
Kenyataannya, beberapa jam setelah sekolah dibuka kembali, anak perempuan di kelas yang lebih tinggi disuruh pulang dan menunggu sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Taliban belum memberikan penjelasan kepada publik tentang bagaimana keputusan itu dibuat dan kapan sekolah akan dibuka kembali.
Kebijakan yang membatasi hak perempuan untuk bekerja dan berpendidikan mendorong perempuan keluar dari ruang publik, dan meningkatkan kecemasan tentang motivasi di balik kebijakan ini, terutama di pusat-pusat kota besar di negara itu, di mana perempuan menikmati akses ke ruang publik.
Kebijakan dan keputusan baru ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Taliban bergerak mundur ke pemerintahan gaya otoriter mereka pada akhir 1990-an yang berimpilikasi bagi ekonomi Afghanistan dan hubungan negara ini dengan dunia internasional.
Badai masalah yang melanda negara dan rakyat Afghanistan dinilai akibat Taliban telah gagal memenuhi janji yang dibuatnya kepada rakyat Afghanistan yang kini justru hidup dalam krisis ekonomi dan krisis kemanusiaan. (PNC)