XINJIANG, Pesisirnews.com - Menurut laporan terbaru majalah Noema yang dilansir republicworld.com, Jumat (9/10/2020), Partai Komunis Cina (PKC) telah meningkatkan pengawasan etnis Muslim Uyghur melalui pemolisian data menggunakan Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence / AI).
Berbagai laporan investigasi hingga saat ini menunjukkan bahwa Cina telah menggunakan program pengawasan massal dengan menggunakan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk mengontrol setiap aspek kehidupan Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang.
Menurut laporan terbaru majalah Noema, yang diterbitkan oleh sebuah wadah pemikir yang berbasis di AS, PKC telah meningkatkan pengawasan melalui kebijakan data yang digunakan untuk memantau setiap gerak-gerik Muslim Uyghur.
Raksasa teknologi Cina Meiya Pico dilaporkan membantu PKC menganalisis jejak digital etnis minoritas itu dan mengidentifikasi apa yang mereka sebut sebagai 'tanda-tanda' ekstremisme Islam.
[br]
Sesuai laporan berjudul 'The Xinjiang Data Police', alat forensik digital yang dibangun oleh Meiya Pico, digunakan untuk memasukkan data tentang sejarah digital individu ke dalam sistem seluruh wilayah yang disebut Platform Operasi Bersama Terpadu (IJOP).
Tahun lalu, dokumen rahasia dari dalam PKC dibocorkan ke Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional yang mengungkapkan tindakan keras Tiongkok terhadap Muslim Uyghur dan penggunaan Kecerdasan Buatan untuk memantau komunitas ini di Tiongkok, maupun di luar negeri.
Cina telah mengerahkan IJOP untuk mengumpulkan informasi pribadi tentang warga dan membuat daftar panjang orang-orang yang "mencurigakan" berdasarkan data ini.
Alat forensik tersebut dibangun untuk memindai melalui smartphone dan perangkat elektronik lainnya dalam waktu kurang dari dua menit dan mencocokkannya dengan materi yang dibenderai berupa file audio, video, gambar, dan teks yang selama ini dianggap terkait dengan ekstremisme agama, lapor Noema.
[br]
Sistem pengawasan dilaporkan menargetkan populasi Muslim Uyghur dan Kazakh saat media pemerintah Cina mulai menggambarkan mereka sebagai "ular berbisa" dan "serangga pembawa penyakit".
Data yang dihasilkan melalui sistem pengawasan digital dan interogasi membantu mereka mencap Muslim sebagai "tidak dapat dipercaya".
Dalam dua tahun, hampir 350.000 orang telah dihukum karena pelanggaran pidana dan dijatuhi hukuman penjara, lapor Noema.
Pada 2019, dokumen internal pemerintah Cina mengungkapkan arahan Presiden Xi Jinping dimana dia mengatakan kepada para pejabat untuk "sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan" pada Muslim Uighur dalam "perjuangan melawan terorisme, infiltrasi, dan separatisme".
Sumber: republicworld.com