JAKARTA, PESISIRNEWS.com - Perseteruan antar lembaga penegak hukum, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipicu penetapan Komjen Pol Budi Gunawan yang merupakan calon Kapolri sebagai tersangka korupsi, disesalkan banyak pihak. Sejumlah pihak menilai buntut kisruh tersebut ngototnya Presiden Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ingin mengangkat Budi Gunawawan meski berstatus sebagai tersangka.Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) bahkan menyerukan kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para kepala lembaga tinggi negara, pejabat negara, gubernur, bupat, dan walikota untuk menghentikan semua bentuk promosi jabatan atas dasar balas budi, kroni, nepotisme. Khususnya bagi yang mempunyai rekam jejak pidana khusus.Pernyataan itu disampaiapkan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Chandra Motik menyikapi proses pemilihan dan pengangkatan Kapolri yang berujung pada memanasnya hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Mabes Polri.Menurut Chandra, masih terjadi praktek-praktek balas budi, pemberian keuntungan, dan entertainmens terkait usaha mendapatkan jabatan. "Parahnya, praktek balas budi dengan promosi jabatan, makin parah lantaran tidak diikuti dengan pertimbangan rekam jejak figur calon pejabat yang diusulkan," tutur Chandra dalam siaran pers Sabtu (24/1).Chandra juga mengaku miris melihat upaya pengkerdilan KPK. Ia menilai ada upaya secara sistematis, berupaya penggalangan kekuatan kelompok untuk melawan usaha-usaha KPK dalam memberantas korupsi. Upaya penggalangan kekuatan ini, lanjutnya, dilatar belakangi motif mengamankan kepentingan-kepentingan kelompok dan pribadi.Karena itu, ILUNI meminta masyarakat untuk mendukung KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Meski dua lembaga ini mengaku tidak berhadap-hadapan tapi kenyataannya, kata dia, selalu bertentangan. Selain itu, Chandra juga berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa lebih bijak dan tegas menyikapi persoalan yang melibatkan KPK dan Bareskim Mabes Polri ini."Seandainya Jokowi dari awal tidak bersikeras menempatkan orang bermasalah dalam jabatan penting, saya yakin ini tidak akan terjadi masalah seperti ini," kata Chandra.Seperti diketahui, kisruh Polri dan KPK berawal ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komisaris Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Saat Komisi III DPR menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan), KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi.Presiden Jokowi kemudian menunda pelantikan Budi, yang telah disetujui DPR melalui paripurna untuk diangkat sebagai Kapolri meski ang bersangkutan terbelit masalah korupsi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebab Jokowi terjepit dua pilihan, jika terus maju mendukung Budi maka rakyat akan marah. Sebaliknya, jika membatalkan pelantikan maka dirinya bisa dimakzulkan DPR dengan alasan contempt of parliament (pelecehan terhadap parlemen).Persoalan semakin meruncing ketika Bareskrim Mabes Polri mendadak menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Rony F Sompie penangkapan Bambang terkait kasus sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada 2010 lalu. Dimana saat itu Bambang masih berprofesi sebagai pengacara. Menurutnya penangkapan itu berdasarkan laporan dari masyarakat yang terjadi pada 15 Januari 2015, bahwa Bambang telah menyuruh saksi memberikan keterangan palsu.Penangkapan Bambang yang mendadak dan berdekatan dengan situasi memanasnya hubungan Polisi dan KPK menyusul penetapan Komjen Budi Gunawan, yang ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri sebagai tersangka. Sehingga sejumlah pihak menilai penangkapan tersebut terkait dengan penetapan Budi Gunawan. Meski Ronny membantah penangkapan terkait kasus Budi Gunawan.Tudingan perlawanan Bareskrim itu ditengari karena Bambang merupakan salah satu pimpinan KPK yang menandatangani surat perintah penyidikan atas tersangka calon Budi Gunawan. Budi ditetapkan tersangka terkait kasus gratifikasi dan suap.gresnews.com