Sidang Perdana Gulat Manurung, Nama Ketua MPR Muncul

- Senin, 15 Desember 2014 16:06 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/pesisirnews/public_html/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.pesisirnews.com/photo/dir122014/141863543314005842301201869899.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/pesisirnews/public_html/amp/detail.php on line 170
JAKARTA, PESISIRNEWS.com- Pengusaha Gulat Medali Emas Manurung menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/12/14), terkait kasus alih fungsi hutan Kuansing, Riau. Dalam sidang dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK, nama mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan muncul dalam dakwaansebanyak 12 halaman yang disusun Jaksa KPK."Pada pidatonya dalam acara HUT Provinsi Riau, Zulkifli Hasan memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pemda Provinsi Riau untuk mengajukan permohonan revisi jika terdapat daerah atau keawasan yang belum terakomodir dalam SK tersebut," kata JPU Kresno Anto Wibowo saat sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rasuna Said,Jakarta Selatan, Senin (15/12/14).Sehubungan dengan adanya kesempatan melakukan revisi atas SK 673/Menhut-II/2014 tersebut, Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun memerintahkan Kepala Bappeda Riau, M Yafiz untuk melakukan penelaahan terkait keberadaan kawasan yang direncanakan dalam program pembangunan daerah Provinsi Riau yang masih masuk sebagai kawasan hutan untuk diusulkan revisi menjadi bukan kawasan hutan/area penggunaan lainnya (APL).Setelah itu, Kepala Bapeda M Yafiz dan Kepala Dinas Kehutanan Irwan Effendy melakukan penelaahan bersama-sama dengan Cecep Iskandar (Kabid Planologi Dinas Kehutanan), Supriadi (Kasi Tata Ruang Beppeda), Ardesianto (Kasi Perpetaan Dinas Kehutanan), dan Arief Despensary (Kasi Penatagunaan Dinas Kehutanan).Maka dari hasil telaah tersebut dilaporkan kepada Annas Maamun pada 11 Agustus 2014, dan setelah Annas Maamun memberikan koreksi kemudian diterbitkan Surat Gubernur Riau Nomor 050/BAPPEDA/58.13 tanggal 12 Agustus 2014 perihal Mohon Pertimbangan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan di Provinsi Riau.Dalam Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan Sesuai Hasil Rekomendasi Tim Terpadu yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan."Surat Gubernur Riau tersebut dibawa ke kantor Kementerian Kehutanan oleh Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachmad, M Yafiz, Irwan Effendy dan Cecep Iskandar yang bertemu dengan Zulkifli Hasan pada tanggal 14 Agustus 2014," kata Kresno.Pada pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan memberi tanda centang persetujuan terhadap sebagian kawasan yang diajukan dalam surat tersebut, yang peruntukannya antara lain untuk jalan tol, jalan provinsi, kawasan Candi Muara Takus dan perkebunan untuk rakyat miskin seluas 1.700 hektar di Kabupaten Rokan Hilir.Selain itu, Zulkifli Hasan secara lisan memberikan tambahan perluasan kawasan hutan menjadi bukan hutan Provinsi Riau maksimal 30 ribu hektar.Terdakwa Gulat Manurung yang mengetahui adanya pengajuan revisi atas SK Menteri Kehutanan Nomor SK 673/Menhut-II/2014tersebut, pada bulan Agustus 2014 menemui Annas Maamun di rumah dinas Gubernur Riau untuk meminta bantuan agar areal kebun sawit terdakwa dan teman-temannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi dari kawasan hutan dan menjadi bukan kawasan hutan. ( Y. Cha )


Tag:

Berita Terkait

Berita

Eks Jampidsus Jadi Tersangka, Nama Dirut Darmawan Prasodjo Terseret Pusaran Dugaan Korupsi Batu Bara PLN

Berita

Wabup Yuliantini Ikuti Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Secara Virtual

Berita

Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi PT SPR BUMD Riau, Kerugian Capai Rp33 Miliar*

Berita

Mantan Kepala Desa Di Indragiri Hilir Masuk DPO Polres Inhil

Berita

Terkait 3 Kasus Dugaan Korupsi, Kortas Tipikor Polri Mulai Periksa Pejabat PLN Pusat

Berita

Pj Bupati Inhil Erisman Yahya Ingatkan Ciptakan Pemerintahan Yang Bersih