PESISIRNEWS.COM, PEKANBARU - Misteri mundurnya delapan kepala puskesmas (Kapus) di Kota Pekanbaru secara serentak mulai terungkap. Komisi III DPRD Kota Pekanbaru yang melakukan rapat berkali-kali dengan kapus merangkum beberapa persoalan."Terkait pernyataan Helda (Kepala Dinkes Pekanbaru) bahwa setiap bulan dana BPJS disetor ke rekening puskesmas, itu tidak benar. Kita cek ke kepala puskesmas pada saat hearing dengan Komisi III, dana itu disetor sekali setahun," ungkap Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga, Kamis (17/3/2016).Dari hasil data yang diperoleh dari kapus dan sumber lainnya, kata Romi, Komisi III mengetahui, bahwa pada tahun 2014 dilakukan pembayaran dana BPJS pada Desember. Maka ketika Kepala Dinas Kesehatan Helda S Munir menyatakan bahwa dana BPJS untuk puskesmas ditransfer setiap bulan, maka terbantahkan dengan data ini."Jadi itu pandai-pandai saja kalau dibilang setiap bulan disetor, memang seharusnya sesuai aturan memang setiap bulan disetor, tapi kenyataannya bukan seperti itu. Bahkan masih banyak yang tidak dibayarkan, apalagi tahun 2015 banyak yang tidak dibayarkan, itu yang menjadi persoalan dan faktor mengundurkan diri kepala puskesmas," ujarnya.Terkait persoalan ini, Politisi PDIP ini melihat ada ketidaksinkronan antara pimpinan dan kapus. Demikian pula Kadiskes dinilai tidak maksimal dan transparan dalam melaksanakan tugas terutama mengenai anggaran BPJS yang dimaksud."Harapan kita Komisi III terkait pernyataan Helda ini, kita melihat tidak adanya kesinkronan antara kadis dengan kapus. Orang berharap jabatan itu semakin tinggi semakin naik bukan mengundurkan diri, tapi karena ada persoalan ini kapus mengundurkan diri. Tentu ini persoalan serius," kata Romi.Bahkan, untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat di setiap puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru, Romi meminta agar Walikota Pekanbaru segera melakukan evaluasi kinerja Kadiskes, bahkan Romi meminta agar Kadiskes dicopot dari jabatannya. "Copot Helda itu, kalau bisa hari ini juga," tegasnya.(mad)