TEMBILAHAN, PESISIRNEWS.COM - Kabupaten Indragiri Hilir tidak bisa dilepaskan dari perkebunan, sehingga guna mempercepat pembangunannya, pemerintah harus bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat perkebunan tersebut.
Salah satu program yang saat ini tengah berjalan adalah pengalokasian dana yang lebih besar kepada desa, namun implementasinya jangan hanya untuk infrastruktur semata.
Demikian pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, DR H Ferryandi ST MM, Senin (23/11). Karena menurutnya Alokasi Dana Desa (ADD) harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
"ADD bukan hanya sebatas membangun infrastruktur, tetapi bagaimana membawa pengaruh kepada peningkatan ekonomi loka, pendapatan masyarat. daya beli, tumbuhnya UMKM, lahir dan berkembangnya BUMDes dan kesempatan lapangan kerja, "ujarnya menjelaskan.
Intinya menurut Ferry, ADD harus menjadi stimulus di desa hingga dapat menggali sumber sumber pendapatan asli desa.
"Guna menggapai hal itu harus diberikan regulasi/kebijakan baru dari sisi pengalokasian ADD pada sektor unggulan masyarakat Indragiri Hilir yang bergantung pada komoditi perkebunan seperti Kelapa, Pinang dan Sawit, " paparnya.
Seperti diketahui. kerusakan yang sangat masif pada kebun kelapa rakyat akibat intrusi air asin telah mengakibatkan macetnya perekonomian masyarakat desa di Inhil.
"Dengan ADD minimal 25 - 30 persen, pemerintah bisa memberikan kontribusi guna perbaikan trio tata air perkebunan sebagai bukti nyata pemerintah untuk menyelamatkan lahan lahan kritis, " tukas Ferry.
Namun Doktor bidang perekonomian desa ini juga mengingatkan agar kualitas implementasi ADD, tata kelola mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kemandirian desa dalam menyusun laporan keuangan dan kegiatan yang akuntabel harus benar benar diajarkan dan disosialisasikan. (zul).