JAKARTA,PESISIRNEWS.COM-Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Prabowo menyebut, terjadi kebocoran anggaran negara sebanyak 25%. Kebocoran itu, kata Prabowo, karena adanya penggembungan atau mark up.
"Saya nggak bisa jawab kalau tidak jelas obyeknya. Misalnya, yang di-mark up itu proyek apa sehingga bisa dicek," kata Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika dilansir detikFinance, Kamis (7/2/2019).
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengatakan, pengelolaan anggaran negara dalam APBN dilakukan secara kredibel dan profesional. Dia juga mengatakan, anggaran tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nufransa bilang, BPK sendiri memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
"Pengelolaan anggaran melalui APBN dilaksanakan secara kredibel dan profesional. Setiap tahunnya juga dilakukan pemeriksaan/audit oleh BPK. Hasil audit dua tahun terakhir (2016 dan 2017), BPK memberikan predikat WTP atas LKPP," katanya.
Sebelumnya, Prabowo memperkirakan sekitar 25% anggaran negara bocor. Anggaran yang bocor itu sudah ia hitung dan ditulis dalam bukunya.
Pernyataan itu dikeluarkan Prabowo saat berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemarin (6/2/2019).
Prabowo menyebut kebocoran anggaran itu karena adanya penggembungan atau mark up.
"Proyek yang harganya 100 dibilang 150. Itu namanya apa, penggembungan, namanya mark up. Harga 100 dia tulis 150. Bayangkan, jembatan harga 100 ditulis 150. Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi," jelasnya.
"Kalau anggaran kita yang sudah disepakati 200 miliar dolar, kalau kebocoran tadi 25%, artinya yang hilang... hampir Rp 500 triliun yang bocor," terang Prabowo.