SELATPANJANG - Puluhan pekerja buruh yang tergabung dalam Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Kepulauan Meranti mendatangi Kantor Bea dan Cukai Selatpanjang, Jalan Tanjung Harapan, Kamis(4/5/17). Kedatangan mereka mempertanyakan kejelasan barang-barang dari luar negeri yang disegel oleh tim gabungan Polri dan BPOM RI didalam gudang Pelindo dalam operasi Opson IV beberapa waktu lalu. Pasca penyegelan itu, nasib periuk nasi buruh nyaris semakin tertutup. Hal ini berdampak kepada pendapatan ekonomi mereka mulai menurun secara drastis. Karena para pemilik kapal banyak yang tidak berani lagi memuat barang sembako dari negara Malaysia. Yang biasanya masuk sebanyak 7 kapal setiap bulannya, kini hanya 2 kapal saja.Terkait hal itu, Kepala Teknis Kerja TKBM, Tengku Ardhani mengungkapkan, sebanyak 150 nasib buruh yang terdiri dari buruh bongkar dan angkut menjadi terombang-ambing dengan adanya aturan dan pasca razia yang dilakukan BPOM RI. Sehingga berimbas kepada pendapatan ekonomi mereka menjadi melemah."Kami hanya ingin minta kejelasan dan solusi terhadap nasib buruh. Pengusaha kapal lintas batas tidak berani masuk, dan ini berimbas kepada pendapatan buruh," ujarnya.Disamping itu pula, ia mengharapkan kepada instansi terkait untuk bisa mengakomodir terhadap bongkar muat barang lintas batas agar dibuat satu pintu saja. "Ini untuk mengantisipasi banyaknya kapal lintas batas lainnya melakukan bongkar muat di pelabuhan tidak resmi ataupun pelabuhan tikus," sebutnya.Senada juga disampaikan seorang buruh, Ahmad (30) ketika ditemui saat bersama-sama rekannya mendatangi kantor Bea dan Cukai Selatpanjang itu. Ia berharap pihak terkait memberikan kelonggaran atas masuknya barang lintas batas yang akan berdampak kepada pendapatan mereka."Kami hanya ingin minta pengertiannya kepada pihak terkait. Akibat dari razia kemaren kapal lintas batas tidak berani masuk, dan ini berimbas kepada nasib periuk nasi kami para buruh," ucap Ahmad.Diakuinya, hal ini membuat sulit dalam menafkahi keluarga dengan pendapatan yang semakin berkurang, bahkan hampir tidak ada pemasukan. Situasi ini pun, katanya, akan semakin sulit menjelang masuknya bulan ramadhan dan hari raya idul firti."Biasanya perbulan itu ada 7 kapal yang masuk, satu kapal upahnya saja Rp300 ribu per orang. Sekarang hanya ada 2 kapal yang masuk, barangnya pun tidak banyak," imbuhnya.Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan (Kasi P2) Bea Cukai Tipe Pratama Selatpanjang, Asnudin mengatakan, pihaknya sudah menjelaskan kepada para buruh tentang mekanisme yang mengatur masuknya barang lintas batas. Tidak boleh barang dari luar negeri masuk ke wilayah Kepulauan Meranti, melainkan ada permintaan khusus dari pemerintah daerah."Sebenarnya barang dari Malaysia tidak ada yang boleh masuk ke Meranti, tapi ini merupakan permintaan khusus dari Pemda untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, mau bagaimana lagi. Orang pusat hanya mementingkan egonya, mereka punya aturan, kita juga punya aturan tersendiri. Kalau harus ke meja hijau kita pun siap," kata Asnudin pula.Ia pun menjelaskan bahwa, barang yang masuk ke Selatpanjang, sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari berbagai pihak. Juga dilakukan rapat koordinasi untuk diberi kelonggaran atas beredarnya barang-barang tersebut. (mad)