SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak lagi menerima penambahan pegawai honorer. Hal ini ditegaskan Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi untuk diingat oleh seluruh pimpinan SKPD agar tidak mengakomodir penerimaan honorer.Ini dilakukan untuk menghindari guncangan keuangan daerah yang tengah dalam kondisi memprihatinkan atau menurun. Karena saat ini kuota pegawai honorer di Kepulauan Meranti sudah melampaui kemampuan Pemda.Diakui Bupati Irwan, hingga memasuki tahun 2017 pegawai honorer Pemda Meranti mencapai 4000 an lebih, dan jumlah itu dinilai sudah terlalu banyak. Membludaknya jumlah honorer dari laporan yang diterimanya, disebabkan banyaknya pejabat yang menerima honorer secara sepihak dengan cara membuat kebijakan sendiri, bahkan ada pegawai honorer yang bisa memasukan honorer."Saya minta kepala SKPD melakukan verifikasi pegawai honor, jangan lagi buat kebijakan menerima pegawai Honor sendiri," ujarnya usai mengikuti acara penyerahan DPA-SKPD dan DPA - PPKD Meranti Tahun Anggaran 2017 di Aula Kantor Bupati, Jalan Dorak, Selatpanjang, Jum'at (13/1/17).Jika hal itu terus belanjut, sambungnya, maka akan berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan keuangan daerah yang pada semestinya diperuntukan untuk pembangunan. Sehingga habis terkuras untuk membayar gaji pegawai honorer."Saya juga minta kepala SKPD untuk mengawasi dan mewanti-wanti bawahan yang ikut-ikutan menerima pegawai honorer. Kita ingin anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan benar-benar maksimal pemanfaatannya," tambah Bupati.Untuk diketahui, untuk membayar gaji pegawai honorer yang berjumlah 4000-an, Pemda Meranti menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 75 miliar pertahun. Bupati sempat menyinggung jumlah ideal pegawai honorer di lingkungan Pemda yang berkisar di angka 1000-an saja."Kita ingin jangan sampai anggaran pembangunan yang harusnya bisa digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit hanya habis untuk membayar pegawai honor," ungkapnya.Memang diakui Bupati, dulu awal terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran serta melengkapi kebutuhan SDM di lingkungan Pemda Meranti, Ia sengaja mengambil kebijakan untuk merekrut sebanyak-banyaknya pegawai honorer. Namun seiring perjalanan waktu akibat ulah oknum pejabat yang melakukan proses rekruitmen secara sepihak dan tidak jelas, jumlah honorer semakin bertambah dan hampir tak terkendali. Untuk mengantisipasi masalah honorer tak jelas itu, Bupati meminta pimpinan SKPD untuk mengevaluasi dan mendata kembali pegawai honornya."Harusnya proses rekruitmen honorer itu harus jelas, saya minta kepala SKPD untuk mendata kembali semua pegawai honorer. Jika proses rekruitmen dan formalitas pengangkatannya tak jelas harus dievaluasi hal ini menyangkut kemampuan keuangan daerah," terang Bupati.Langkah itu menurutnya harus diambil agar tidak terjadi goncangan pada anggaran keuangan daerah. Tapi ditegaskannya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak akan mengambil kebijakan seperti Kabupaten lain, dimana akibat melemahnya kemampuan keuangan daerah terpaksa memberhentikan pegawai honorernya secara masal.(mad)