TEMBILAHAN - Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir mulai risau dengan wacana penghapusan Jaminan Kesehata Daerah (Jamkesda) oleh Pemerintah Daerah. Dimana Jamkesda tersebut akan digantikan oleh BPJS dan KIS.
Dengan kebijakan tersebut, banyak yang menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak pro terhadap masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Andi Rusli mengungkapkan kepada awak media bahwa apa yang silakukan oleh pemerintah daerah sudah baik. Akan tetapi, perlu digaris bawahi kepengurusan tersebut tidak seindah Jamkesda.
"Kita apresiasi langkah pemerintah mau mengupayakan KIS dan BPJS, akan tetapi kita juga ingin ada solusi terhadap masyarakat miskin yang sakit secara mendadak, sementara kalau mau menuruti KIS dan BPJS maka masyarakat tidak tertolong, sama seperti sekarang ini pasien yang ditinggalkan Jamkesda harus merogoh kocek dalam-dalam karena masuk di bagian umum," ujarnya.
Pria pencetus Mobil Sejuta Umat ini mengatakan bahwa diri siap mengawal permasalahan ini sampai masyarakat miskin memiliki jaminan bahwa kalau sakit ada pegangan yang ditawarkan pemerintah tanpa harus melego harta yang ada.
"Saya kasian sekali melihat keluarga-keluarga kita beberapa hari ini. Ada kemarin pasien dari Desa Sanglar harus jual kebunnya, satu-satunya kebun ia punya harus lewat demi berobat. Menangis saya melihatnya, maka dari itu saya tekadkan akan kawal terus permasalahan ini sampai keluarga kita mendapatkan haknya. Apapun namanya yang ditawarkan pemerintah yang jelas simpel, bisa dipergunakan dan diterima oleh pihak rumah sakit, konkret cepat dan siap pakai," jelasnya.
Sementara itu pasien yang masuk rumah sakit, Selamat (49) yang merasakan beratnya sejak Jamkesda dihapuskan saat diwawancarai Riau Book di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan nyatakan baru beberapa hari masuk di Rumah Sakit uangnya sudah habis 4.000.000 hanya untuk berobat.
"Sudah Rp 4.000.000 mas biaya yang habis untuk berobat mamak kami disini. Mau mengharapkan apalagi Jamkesda kabarnya tidak berlaku lagi, kami cuman bisa pasrah," keluhnya.