SELATPANJANG - Para guru honor Madrasah se-Kepulauan Meranti merasa resah dan tidak nyaman, setelah mendengar isu hak (Insentif, red) mereka bakal dikurangi akibat dampak rasionalisasi anggaran. Tak mau tinggal diam, puluhan guru akhirnya memutuskan mendatangi kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kepulauan Meranti untuk meminta kejelasan hal tersebut, Selasa (25/10/16).Mereka mempertanyakan bagaimana nasib hak mereka selama 8 bulan, yakni Maret hingga Oktober yang saat ini belum kunjung diterima. Apalagi waktu sudah hampir kritis (memasuki akhir tahun).Hal ini lantas membuat mental - mental para guru tidak nyaman dalam mengajar. Bagaimana tidak, sudah hampir setahun mengajar, sementara hak (yang belum dibayar) belum kunjung diterima guru madrasah. Sementara kalau tidak mengajar, para orangtua murid akan memarahi, karena dianggap guru madrasah hanya ingin menerima gaji saja."Yang kami terima (info), anggaran itu akan hangus kalau tidak dibayar Pemda apabila APBD tidak mencukupi. Isu ini akan membuat mental guru honor akan down, tidak nyaman mengajar," kata salah satu Pengurus Guru Honor Madrasah Selatpanjang dan sekitarnya (PGHMS), M Mansur didepan pihak Kemenag dan puluhan guru lainnya."Kita hadir disini mendesak. Apalagi sebentar lagi mau paripurna, kita ada orangtua (Kemenag), jadi tolonglah berusaha atas keluhan guru madrasah," tambah Mansur berharap.Ditambahkan Kaharudin, salah satu seorang guru MDTA Al-Hidayah Teluk Ketapang, Kecamatan Pulau Merbau. Ia mengakui, mereka disana (ditempatnya mengabdi) merasakan keresahan. Jika terus mengajar sementara hak tidak jelas akan didapat atau tidak."Kalau tidak mengajar, kita (guru) akan dimarahi wali murid karena menganggap guru madrasah hanya mau gaji saja," ungkapnya. Menurutnya, kalau ada kepastian bisa dijelaskan, sehingga tidak akan timbul permasalahan."Karena tidak ada kejelasan, makanya kami tanya ke sini, akhirnya timbul fitnah, timbul dosa, itu yang tidak kita inginkan," kata Kaharudin.Menanggapi hal ini, Kasubag TU Kantor Kemenag Kepulauan Meranti, Sulman didampingi Kasi Pendidikan, H Fendi SAg mengaku telah berkoordinasi dengan Pemda. Dalam waktu dekat, Ia akan menemui Kepala Daerah untuk menanyakan terkait anggaran guna pemayaran hak guru madrasah."Dalam waktu dekat kita akan menemui Bupati," kata Fendi kepada wartawan usai pertemuan rapat hearing bersama guru madrasah. Ia juga mengatakan, hal ini juga akan menunggu sidang DPRD di komisi C terkait janji akan dibuatkan perda dan perbudnya (pembayaran hak guru madrasah).Karena pembayaran hak guru menggunakan dana hibah dari Pemda. Tidak menutup kemungkinan angkanya akan berubah. Keterlambatan pembayaran ini pun lantaran dana tersebut belum ditransfer oleh pusat ke Kemenag.H Fendi juga menjelaskan, sebelumnya tahun lalu (2015) hak guru honor madrasah dibayar semua (full). Hal itu karena anggarannya murni masuk di Kesra sebagai kegiatan tunjangan kesejahteraan guru. Namun guru yang menerima honor hanya mengantongi SK dari yayasan, bukan tandatangan Bupati."Kalau jadi (perda dan perbudnya) Insya Allah anggaran guru masuk anggaran murni. Kalau anggaran murni kan tak ada masalah lagi, ini jadi urusan wajib dan dikuatkan SK Pemda. tetap kita berusaha sampai adanya perda, daripada setiap tahun bermasalah, kan ini hibah tidak tetap," katanya.Kasi Pendidikan itu juga menyebutkan, saat ini pembayaran hak guru madrasah sudah dilakukan untuk bulan Januari dan Februari. Pembayaran tersebut kepada sebanyak 3115 orang guru madrasah se-Kepulauan Meranti. Jumlah per bulan yang dibayarkan sebesar Rp 2,2 milyar,berarti dalam tahun 2016 baru dikucurkan sebanyak Rp4,4 milyar. "Baru dua bulan sebesar Rp 4,4 milyar, satu bulannya Rp 2,2 milyar," sebutnya.
(mad)