PESISIRNEWS.COM, PEKANBARU - DPRD Riau menyetujui dan menyepakati ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2015 oleh kepala daerah Riau menjadi Perda.Persetujuan dilakukan dalam rapat paripurna, Kamis (18/8/2016) pagi. DPRD Riau menyetujui dan menyepakati Ranperda LPP APBD Riau 2015 oleh kepala daerah Riau menjadi Perda.Juru Bicara Banggar DPRD Riau Soniwati dalam laporan kerja Banggar terhadap LPP APBD Riau 2015 mengatakan, pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau yang disampaikan dalam forum yang terhormat ini adalah merupakan bagian dari tahapan-tahapan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun Anggaran 2015. "Sebagai suatu proses perwujudan hirarki peraturan perundang-undangan dan kelembagaan berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 30 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau dan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 4 tahun 2003 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah," terang Soniwati.Setelah pembacaan laporan kerja banggar, Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung yang memimpin rapat paripurna dan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menandatangani dokumen LPP APBD Riau 2015.Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam pidatonya mengatakan, dirinya menyambut baik laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dapat disetujui oleh segenap anggota dewan.Menurutnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 merupakan perwujudan dalam melakukan berbagai kegiatan secara transparan dan akuntabel serta memiliki dampak terhadap pembangunan provinsi yang kedepan."Diharapkan di masa yang akan datang segala kendala dan rintangan dalam pelaksanaan APBD tahun 2015 yang lalu dapat diatasi sesuai ketentuan yang pernah. Oleh karena itu dalam kebaikan serta saling koreksi sehingga pelaksanaan APBD dapat lebih memilih asas akuntabilitas transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Gubernur Riau. (rud)