Rp200 M Deviden Arya Duta Tak Bisa Dibayarkan

Komisi C Sayangkan Sikap BPKAD

- Kamis, 11 Agustus 2016 09:07 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/pesisirnews/public_html/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.pesisirnews.com/photo/dir082016/pesisirnews_Komisi-C-Sayangkan-Sikap-BPKAD.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/pesisirnews/public_html/amp/detail.php on line 170
PEKANBARU, Pesisirnews.com - Komisi C DPRD Riau sangat menyayangkan tindakkan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) Setdaprov Riau yang sudah tiga tahun lamanya tidak bisa mengambil deviden dari salah satu aset milik Pemprov Riau, yakni hotel Arya Duta Pekanbaru.Anggota Komisi C DPRD Riau, Supriati mengatakan, pihaknya heran dengan sikap BPKAD yang tidak siap menerima hutang dari hotel Arya Duta dikarenakan masalah administrasi yakni lantaran beberapa kali pengelolaan hotel tersebut berpindah kewenangan dari Pemprov ke BUMD dan sempat menjadi temuan dari pihak BPK. Dikatakannya, terhitung dari tahun 2013-2015 hotel Arya duta belum membayarkan kewajibannya pada pemerintah provinsi Riau."Orang Arya Duta mau bayar devidennya, tetapi BPKAD tidak siap. Retribusi hotel Arya Duta itu senilai Rp200 juta pertahun, kalau tiga tahun sudah sebesar Rp600 juta. Yang kita herannya pihak BPKAD tidak siap menerima hutangnya, karena masalah administrasi, mereka takut nantinya ada temuan dibelakang," ungkap Supriati kepada Pesisirnews.com, Kamis (14/7/2016) usai rapat dengan BPKAD.Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson menilai, BPKAD lamban dalam menyelesaikan permasalah penerimaan deviden tersebut, karna tidak ada tindak lanjut dari BPKAD selama tiga tahun terakhir ini."Kenapa tidak selesai soal administrasi ini dan sudah berjalan tiga tahun terakhir. Seharusnya kalau ada kendala, konsultasikan ke BPK jangan malah terkesan menyerah dengan keadaan," tegas Aherson.Politisi Demokrat ini, pihaknya pekan depan akan kembali menjadwalkan rapat selanjutnya dengan mengundang Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan instansi lainnya, yang berkaitan dengan pemungutan restribusi pajak pada daerah, karena pihaknya menilai pemumutan restribusi pajak tersebut banyak tidak berjalan sebagaimana mestinya."Banyak temuan di lapangan yang masih menunggak pajak. Oleh karna itu, komisi c akan mengadakan rapat selanjutnya di ruangan medium, dengan mengundang seluruh satker yang berkaitan dengan restribusi dan pajak daerah," terang Aherson. (rud)


Tag:

Berita Terkait

Daerah

Pengaruh Demografi pada Pilkada

Daerah

Raih WTP, DPRD Riau Gelar Paripurna Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Riau

Daerah

Suasana pemilihan Wagubri di DPRD Riau.

Daerah

Hasil Draw, DPRD Riau Coblos Ulang

Daerah

Pilih Wakil Gubernur, 62 Anggota DPRD Riau Mencoblos Hari Ini

Daerah

DPRD Riau Gelar Sidang Peripurna Penyampaian Program Kerja Dua Calon Wagub