PESISIRNEWS.COM, PEKANBARU - Bapedda Provinsi Riau dalam hearing lintas satker Komisi A yang dilakukan Kamis (15/6/2016), mengakui banyaknya jumlah pegawai baik itu PNS maupun para honorer yang berada di lingkungan Provinsi Riau yang tidak dapat memberikan konstribusi dalam menjalankan program kerja yang ada di setiap satker yang ada.Sekretaris Bapedda Riau Ahmad Ijazi mengatakan, mayoritas para pegawai tersebut berasal dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Riau, yang mana dinas tersebut yang memperoleh anggran yang besar dalam menjalankan setiap program kerjanya."Dari hasil evaluasi kita kendala-kendala yang dihadapi 12 SKPD ini adalah menyangkut masalah Sumber Daya Manusianya, seperti Dinas Bina Marga dan Ciptada banyak pegawai yang tidak sesuai jurusannya, bahkan ada yang jurusan kesehatan masuk ke sana sehingga banyak program yang tidak dapat mereka jalankan karna keterbatasan kemampuan mereka untuk menjalankan program tersebut," ujarnya saat hering.Untuk itu pihaknya sudah menyurati BKP2D dalam menindaklanjuti hal tersebut, agar bagaiman hal ini dapat diminimalisir. "Di dalam Undang-Undang ASN itu ada catatan, bahwa PNS yang sudah menjabat selama 2 tahun baru bisa dimutasi, sekarang permasalahan tersebut lagi dikonsultasikan ke ASN bagaimana tindak lanjutnya, agar evaluasi bagi para pegawai di lingkungan pemprov secepatnya dilakuakan," ungkapnya.Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi berharap BKP2D dapat segera megevaluasi temuan-temuan tersebut, sehingga program kerja yang ada di setiap SKPD tidak terkendala akibat SDM yang tidak berkopeten di bidangnya tersebut."SDM di PU itu juga kita pertanyakan, kenapa banyak yang tidak sesuai dengan keahliannya, karena programnya banyak tetapi tidak didukung oleh SDM-nya. Kita harapkan Bappeda dapat segera mengevaluasi itu," harapnya.